Devilito

Hentikan Persekusi, Kekerasan, Diskriminasi Dan Rasialisme Kepada Rakyat Papua

Peristiwa kekerasan dan rasialisme yang terjadi pada tanggal 16 – 19 Agustus yang dialami mahasiswa Papua di sejumlah kota di Indonesia (Surabaya, Malang, Makassar, Yogjakarta, Medan) yang selanjutnya direaksi dengan kerusuhan di Manokwari dan Sorong menyadarkan kepada kita semua, bahwa ada persoalan struktural, sosial dan kultural yang sedang dihadapi Indonesia dalam memperlakukan Papua. Rakyat Papua seperti bukan kita, diskriminasi dan intimidasi terus terjadi dan disertai tindakan aksi rasisme. Keadilan tidak berpihak pada rakyat Papua yang diperantauan, berbanding terbalik dengan orang-orang non Papua yang merantau dan mencari nafkah di Papua.

Londsum Langgar Kesepakatan.01 - Kabar Sulawesi Selatan - KontraS Sulawesi

PT. Lonsum Kembali Langgar Kesepakatan Rapat Koordinasi yang Diinisiasi Polres Bulukumba

  • by

“Ini adalah bentuk-bentuk pengabaian kesekian kalinya yang dilakukan pihak PT. Lonsum terhadap keputusan dalam upaya penyelesaian sengketa agraria baik yang di inisiasi oleh Kapolres Bulukumba maupun Bupati Bulukumba yang sebelumnya juga telah mengeluarkan pernyataan larangan kepada pihak PT. Lonsum untuk tidak menanam karet di lokasi tanaman jagung masyarakat sampai selesai masa panen”, ungkap Askar, Pimpinan AGRA Sulsel.

Tindakan Ormas di Makassar pada mahasiswa Papua bertentangan dengan UUD 45

  • by

Insiden ini, menurut Asyari Mukrim (Kordinator Kontras Sulawesi), mendorong LBH Makassar dan KontraS Sulawesi mengecam keras tindakan massa gabungan Ormas tersebut yang mendatangi mahasiswa Papua di Asramanya, dengan intimidasi, ancaman untuk tidak melakukan aksi tanggal 1 Desember 2018 serta melakukan perampasan barang milik mahasiswa.

default image post KontraS Sulawesi

LBH Makassar dan KontraS Sulawesi: Hentikan Kekerasan, Intimidasi dan Diskriminasi Terhadap Mahasiswa Papua di Makassar

  • by

Tindakan gabungan Ormas yang melarang mahasiswa Papua mengadakan aksi 1 Desember 2018 merupakan pembungkaman terhadap demokrasi. Tuduhan Gabungan Ormas tersebut yang mengatakan aksi yang direncanakan sebagai peringatan hari lahir Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan tuduhan akan memecah belah NKRI adalah tuduhan yang tidak berdasar dan diskriminatif.

Darurat Agraria Sulawesi Selatan

Perampasan ruang hidup petani oleh PTPN XIV telah mencoreng rencana pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria sebagaimana yang tertuang dalam NAWACITA pemerintahan Jokowi-JK Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memasukkan reforma agraria sebagai agenda prioritas.