Kontras Sulawesi

Nelayan Mariso bersama Aliansi Selamatkan Pesisir Mendesak CPI Menormalisasi Wilayah Kelola Nelayan yang Tekena Dampak

Empat tahun pembangunan reklamasi berlangsung, pada bulan Mei 2019 pihak Ciputra menyatakan proyek reklamasi telah selesai. Namun, proyek yang sejak awal ditolak ini meninggalkan dan menimbulkan banyak masalah. Ciputra tidak pernah bertanggungjawab atas wilayah tangkap dan peralatan tangkap nelayan yang ditimbun, apalagi hak tempat tinggal milik 43 KK yang digusur secara paksa.

Masyarakat Anti Korupsi Sulsel Menolak Revisi Undang Undang KPK

Korupsi merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat pemenuhan dari HAM itu sendiri. Secara kelembagaan sebagai amanat dari reformasi, melalui UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) sudah selayaknya KPK didukung dan diperkuat untuk melakukan tanggungjawabnya, yakni pemberantasan dan pencegahan korupsi, bukan sebaliknya, melakukan pelemahan baik secara kelembagaan (Independensi) maupun terhadap kewenangannya.