Responsive image

Tidak pernah orang-orang mengeluh tentang universalitas hak asasi manusia, juga tidak menganggap HAM sebagai pemaksaan dari Barat atau Utara. Namun, hal itu kerap dilakukan oleh para pemimpin mereka.

Kofi Annan

Jika seseorang berpikir bahwa perdamaian dan cinta adalah hal klise yang harus telah ditinggalkan di tahun 60an, itu adalah masalah. Perdamaian dan Cinta adalah abadi.

Jhon Lennon

Kami bukan mitos masa lalu, reruntuhan dalam hutan, atau kebun binatang. Kami adalah manusia dan kami ingin dihormati, bukan menjadi korban intoleransi dan rasisme.

Rigoberta Menchu

Hak Gay (LGBTIQ) adalah hak asasi manusia.

Hillary Clinton

Setiap pemikiran, setiap kata, dan setiap tindakan yang menambah hal positif dan sehat adalah bentuk kontribusi untuk perdamaian. Seluruh dan setiap orang dapat member kontribusinya. Mari kita bergandengan tangan untuk menciptakan perdamaian dunia dimana kita dapat tidur dalam kedamaian dan bangun dalam kebahagiaan.

Aung San Suu Kyi

INDONESIA: Hukuman Maksimal Harus Dikenakan Kepada Perekrut dan Majikan Serta Pihak Lain yang Bertanggung Jawab atas Perbudakan Pekerja Rumah Tangga


Jumat, 14 Maret 2014 - 17:31:51 WIB
Diposting oleh : Administrator .:. Kat: Surat Terbuka .:. Hits: 200812 kali

SURAT TERBUKA
Nomor: 001/SK-KS/III/2014
INDONESIA: Hukuman Maksimal Harus Dikenakan Kepada Perekrut dan
Majikan Serta Pihak Lain yang Bertanggung Jawab atas
Perbudakan Pekerja Rumah Tangga di Bogor, Jawa Barat


Kepada Yth,

Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Jenderal Pol. Sutarman

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
Bp. Muhaimin Iskandar

Ketua Komisi Kepolisian Nasional
Bp. Djoko Suyanto

Ketua Komnas HAM Republik Indonesia
Ibu Siti Nur Laila

Masing-Masing
Di –
Tempat


Dengan Hormat,

Surat terbuka ini dibuat untuk menyuarakan keprihatinan KontraS Sulawesi yang mendalam mengenai praktek perbudakan yang dialami oleh YL dan enam belas orang pekerja rumah tangga lainnya di rumah Brigjen Pol. (Purn) Drs. Mangisi Situmorang, mantan perwira tinggi di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Nama Korban:
YL, FTN, Istiqomah, Sri Rahmah, Riris Setyowati, Feronika Silaban, Lilis Setiana, Christina Bebhe Woso, Siti Aisyah, Rian Aryani, Carti, Dedi Zakira Giri, Aef Saefulloh, Wartas, Agustinus Hendri, Riski, Kade

Nama Pelaku:
Ny. Mutiara Situmorang alias Muty Situmorang (Pelaku, Majikan YL), Ibu Ani (Perekrut di Pulo Gadung), Brigjen Pol. (Purn) Drs. Mangisi Situmorang (Suami Pelaku, Majikan YL).

Waktu Kejadian   : Tahun 2012 sampai dengan 13 Februari 2014
Tempat Kejadian : Jalan Danau Mantana, Blok C5 No. 18, Perumahan Bogor Baru,
                           Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat


Menurut informasi oleh Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR) kepada KontraS Sulawesi, YL (17 tahun) bersama ibunya Mariana Lewier serta enam pekerja lainnya tiba di terminal Pulo Gadung, Jakarta pada pertengahan November 2013, mencari pekerjaan yang lebih layak. Seorang agen penyalur pekerja rumah tanggal di Pulo Gadung berhasil membujuk mereka dengan janji dipekerjakan di rumah Jenderal Polisi di Kota Bogor dengan gaji yang memadai, dan lainnya akan dipekerjakan di sebuah koperasi. Akhirnya, lima orang diantaranya termasuk YL dan Ibunya dipekerjakan di rumah seorang pensiunan perwira tinggi Markas Besar Kepolisian RI, yaitu Brigjen Polisi (Purn) Drs. Mangisi Situmorang. Setelah bekerja tiga bulan, pada tanggal 13 Februari 2014, YL berhasil keluar dari penyekapan rumah majikannya setelah mendapatkan bantuan kerabatnya atas permintaan orang tua YL di kampung Dobo Maluku Utara. Saat bebas dari penyekapan, kondisi kesehatan YL sangat buruk dan mengalami trauma.

KontraS Sulawesi mendapat informasi bahwa selama bekerja dengan majikannya, YL dan enam belas orang pekerja rumah tangga lain sering dipukuli dengan berbagai objek, dan berulang kali, majikannya memukul di bagian kepala dan wajah. Majikannya juga telah melakukan berbagai tindakan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga lainnya, Riris Setyowati (19 tahun) yang sedang hamil, berulang kali dipukul dan kandungannya diremas-remas hingga akhirnya melahirkan secara premature dan anaknya dalam kondisi sakit tumor di bagian kepala. Pekerja rumah tangga lainnya di rumah tersebut, Istiqomah (26 thn) telah dipukul dengan sapu dan disiram dengan minyak goreng panas yang telah mengakibatkan kedua tangannya mengalami luka bakar. Namun, alih-alih membawanya ke rumah sakit untuk perawatan medis, majikannya terus melakukan perbuatannya berulang-ulang kepada para pembantu rumah tangganya.

Selain menjadi sasaran kekerasan fisik, YL tidak diberikan gajinya selama tiga bulan. Lima belas orang pekerja rumah tangga lainnya dibayarkan seadanya oleh majikan, saat kasus ini diusut kepolisian. Riris Setyowati yang melahirkan di rumah majikan justru disodorkan tagihan utang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan penggantian biaya operasi cesar dan perawatan bayinya. Selama para pekerja rumah tangga tersebut bekerja di rumah majikan, mereka hanya diperbolehkan makan nasi dengan lauk seadanya dan minum air kran yang tersedia di dapur. Dari tujuh belas orang yang dipekerjakan di rumah majikan itu, dua diantara mereka berkebutuhan khusus, dua anak di bawah umur dan seorang yang sedang hamil di usia kandungan delapan bulan. Para pekerja pun dipaksa mengerjakan tugas-tugas rumah tangga selama dua puluh jam setiap harinya, yaitu sejak pukul 04.00 hingga pukul 24.00.

Tidak hanya pelanggaran atas hak normative mereka sebagai pekerja, majikannya juga tidak memberi kesempatan bagi pekerja rumah tangga tersebut untuk melaksanakan ibadah keagamaan yang dianutnya. Mereka dilarang berkomunikasi dengan pihak keluarga, tidak hanya dilarang menggunakan handphone, mereka pun dilarang keluar rumah dan pintu pagar berlapis dalam kondisi terkunci. Sungguh perbuatan pelaku tidak manusiawi dan melanggar kebebasan dasar pekerja rumah tangganya.

Kami marah, tidak hanya dengan fakta bahwa YL dan teman-temannya telah mengalami praktek perbudakan yang mengarah ke tujuan eksploitasi, tetapi juga oleh reaksi dari penegak hukum di Polres Bogor Kota yang menyidik perkara ini. Kami menduga Polisi Polres Bogor Kota awalnya mengalami hambatan psikologis dalam menyidik kasus ini. Proses penyidikan berlangsung lamban meskipun YL telah menyampaikan laporan pada tanggal 13 Februari 2014, sesaat setelah berhasil keluar dari rumah majikannya. Kami tahu bahwa kasus ini bukanlah pertama kali terjadi di rumah Brigjen Pol. (purn) Mangisi Situmorang. Pada bulan Maret dan September 2012 serta pada bulan Oktober 2013, puluhan pekerja rumah tangga di rumah tersebut melarikan diri karena tidak tahan dengan siksaan yang dialami. Saat kasus tersebut dilaporkan, upaya penyidikan polisi di Polsek Bogor Kota tengah terhenti. Kami menduga, intervensi sang Jenderal pemilik rumah, efektif mempengaruhi kerja kepolisian. Akhirnya, praktek impunitas telah terjadi pada kasus yang menimpa para pekerja rumah tangga.

Kami memperoleh informasi, bahwa saat ini penyidikan tengah berlangsung, meskipun penyidik kepolisian telah mendudukkan Ny. Mutiara Situmorang, istri pensiunan Perwira Tinggi Polisi itu sebagai tersangka, tetapi Polisi menolak malakukan investigasi mendalam atas dugaan keterlibatannya pada kasus-kasus yang terjadi pada bulan Maret dan September 2012 serta Oktober 2013. Dalam proses penyidikan, Penyidik Polres Bogor Kota telah mengaburkan status ke 16 pekerja rumah tangga lainnya yang hanya sebagai saksi atas laporan YL. Penyidikan ini telah merekayasa posisi mereka sebagai korban dan mengarah pada konstruksi penyidikan yang menyimpang dari fakta sesungguhnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bogor Kota telah berjanji untuk mengembangkan penyidikan dan menangkap agen perekrut di Pulo Gadung, Jakarta, namun belum ada tanda-tanda investigasi akan berlangsung terhadap perekrut tenaga kerja itu. Kesungguhan ini sangat penting untuk menilai apakah penyidikan perkara ini tidak hanya berhenti pada perbuatan tersangka, Ny. Mutiara Situmorang saja. Peran dan keterlibatan pihak lain, termasuk suami tersangka, Brigjen Pol. (Purn) Drs. Mangisi Situmorang patut diduga bertanggung jawab karena perannya, mengetahui dan bersama-sama atau membiarkan perbuatan pidana tersangka berlangsung.

Keraguan kami atas independensi penyidikan yang berlangsung saat ini di Polres Bogor Kota semakin kuat, saat proses penyidikan kasus utama yang dilaporkan oleh korban YL berjalan lamban dibandingkan upaya cepat merespon laporan Mariana Lewier yang menuduh kerabat yang menjemput YL melakukan penipuan. Kami mengetahui bahwa kerabat YL yang menjemput atas permintaan ayahnya, Agus Lewier di Dobo Maluku Tenggara setelah anaknya YL menelpon meminta untuk segera dibebaskan dari sekapan majikan. Sungguh ironis, orang yang hendak membantu pengungkapan sebuah kejahatan tapi justru akan dikriminalkan oleh Polisi.

Menurut hukum di Indonesia, kekerasan fisik adalah kejahatan. Untuk alasan ini, tidak ada alasan bagi Polisi untuk tidak melakukan penyelidikan menyeluruh atas peristiwa ini. “kurangnya bukti” bukan alasan logis dan sah untuk tidak menuntaskan kasus ini secara terang benderang. Salah satu tujuan dari penyelidikan itu sendiri adalah untuk mengumpulkan bukti. Polisi harus berkomitmen untuk tugasnya menegakkan hukum, perlu untuk menjadi pro-aktif dalam mengumpulkan bukti dan menyelidiki dugaan keterlibatan pihak lainnya sehingga motif dari satu peristiwa dapat terungkap secara jelas.

Investigasi kriminal kepolisian atas perbuatan pidana pelaku seharusnya tidak hanya diarahkan terhadap majikan YL yang kini menjadi tersangka, tetapi juga terhadap agen perekrut tenaga kerja-nya di Pulo Gadung dan tempat lainnya, termasuk pendalaman terhadap suami tersangka Brigjen Pol. (Purn) Drs. Mangisi Situmorang sebagai kepala rumah tangga dan pemilik rumah yang dijadikan tempat penyekapan para korban pekerja rumah tangga tersebut. Kami diberitahu, bahwa dalam satu kesempatan ketika YL berhasil dijemput kerabatnya pada tanggal 13 Februari 2014, Ny. Mutiara Situmorang disaksikan oleh suaminya, menampar YL dan mengeluarkan kata-kata ancaman jika YL memberitahu kepada orang lain terkait penyiksaan yang dialami, maka ibunya, Mariana Lewier akan dibunuh.

Untuk memastikan bahwa para pihak yang harus bertanggung jawab karena telah melanggar hak asasi manusia para korban pekerja rumah tangga tersebut dapat dihukum secara maksimal di Pengadilan, kami menyerukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bersikap pro-aktif mendesak Penyidik di Polres Bogor Kota untuk segera melakukan penyidikan yang sungguh-sungguh, komprehensif dan independen atas sangkaan yang telah ditetapkan, antara lain namun tidak terbatas, meliputi; tindak pidana perdagangan orang, Kekerasan terhadap anak, Kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kami juga menyerukan agar penyidikan yang utuh dan tuntas, termasuk mendalami peran pihak lain yang dapat pula dijadikan tersangka. Langkah ini harus dilakukan karena tidak mungkin perbuatan Ny. Mutiara Situmorang berdiri sendiri tanpa peran serta atau perbantuan pihak lain.

Kami meminta penyidikan perkara ini berjalan secara professional, mengungkap rangkaian kejahatan tersangka pada kasus-kasus sebelumnya, termasuk mendalami peran dan keterlibatan pihak-pihak lain. Penyidik harus segera memeriksa suami tersangka, Brigjen Pol (Purn) Drs. Mangisi Situmorang sebagai oran gyang bertanggung jawab sebagai pemilik rumah dan telah bersama-sama tersangka melakukan kejahatan terhadap pembantu rumah tangganya. Penetapan status tersangka para pihak tersebut harus disertai dengan penahanan agar pelaku tidak melakukan kejahatan serupa mengingat pelaku telah melakukan kejahatan berulang terhadap pembantu rumah tangganya.

Penahanan terhadap tersangka penting dan mendesak untuk segera dilakukan agar preseden buruk berupa perlakuan istimewa dalam penegakan hukum terhadap pelaku dapat dihindari. Penahanan terhadap Ny. Mutiara Situmorang dan pihak lainnya yang terlibat menjadi bukti kepolisian menegakkan hukum secara professional dan tidak mempertahankan praktek impunitas.

Kami juga menyerukan, Pemerintah Republik Indonesia harus menjadikan kasus ini sebagai alasan untuk meninjau kebijakan ketenagakerjaan dengan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga yang telah diajukan dan dibahas di DPR RI.

Kami berharap untuk respon yang efektif dan positif dalam hal ini.

Makassar, 14 Maret 2014

Badan Pekerja
KontraS Sulawesi



ASMAN, S.H.
Koordinator

Catatan:
Kepada masyarakat luas, baik individu maupun organisasi, disilahkan untuk mengutip surat ini dan mengirimkannya secara langsung kepada:

Kapolri, Jenderal Pol. Sutarman
Jl. Trunojoyo No. 3
Jakarta Selatan
INDONESIA
Tel. +62 21 721 8012
Fax. +62 21 720 7277

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
Bp. Muhaimin Iskandar
Jl. TMP Kalibata 17 Jakarta Selatan
INDONESIA
Tel. +62 21 522 9285
Fax. +62 21 797 4488

Ketua Komisi Kepolisian Nasional
Bp. Djoko Suyanto
Jl. Tirtayasa VII No. 20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160
INDONESIA
Tel. +62 21 739 2317
Fax. +62 21 739 2317
e-mail: secretariat@kompolnas.web.id, skm@kompolnas.web.id

Ketua Komnas HAM RI
Ibu Siti Nur Laila
Jl. Latuharhary No. 4 B
Jakarta 10310
INDONESIA
Tel: +62 21 392 5227
Fax: +62 21 392 5227
e-mail: info@komnas.go.id

Informasi tentang perkembangan advokasi kasus ini, dapat menghubungi langsung
Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR)
Alamat:
Graha Keadilan
Jl. Parakan Salak, No. 01
Desa Kemang, Kec. Kemang, Kab. Bogor, Jawa Barat
Tel: 0251-753 7738
E-mail: satu.keadilan@gmail.com

Berita Terkait