Responsive image

Membenarkan kekerasan, mengutip dari Kitab Suci, dan mengajarkan kebencian atas nama Tuhan.

Dream theater - in the Name of God

Silahkan gunakan kebebasan anda untuk mempromosikan kebebasan kami.

Aung San Suu Kyi

Tidak pernah orang-orang mengeluh tentang universalitas hak asasi manusia, juga tidak menganggap HAM sebagai pemaksaan dari Barat atau Utara. Namun, hal itu kerap dilakukan oleh para pemimpin mereka.

Kofi Annan

Jika seseorang berpikir bahwa perdamaian dan cinta adalah hal klise yang harus telah ditinggalkan di tahun 60an, itu adalah masalah. Perdamaian dan Cinta adalah abadi.

Jhon Lennon

Hak Gay (LGBTIQ) adalah hak asasi manusia.

Hillary Clinton

PROTES KERAS KEBERADAAN APARAT BRIMOBDA SULSELBAR DI LAHAN EKS HGU PTPN XIV UNIT KEERA, KAB. WAJO, SULAWESI-SELATAN


Senin, 24 Maret 2014 - 17:33:18 WIB
Diposting oleh : Administrator .:. Kat: Surat Terbuka .:. Hits: 29474 kali

SURAT TERBUKA


Nomor: 008/SK-KS/III/2014
Perihal:PROTES KERAS KEBERADAAN APARAT BRIMOBDA SULSELBAR DI LAHAN EKS HGU PTPN XIV UNIT KEERA, KAB. WAJO, SULAWESI-SELATAN

Kepada Yth;

KAPOLDA SULSELBAR

 

Dengan hormat;

  1. Bahwa PTPN XIV Unit Keera yang sebelumnya adalah PT. Bina Mulia Ternak (BMT) masuk ke wilayah Kec. Pitumpanua yang sekarang Kec. Keera pada tahun 1971. Kemudian pada tahun 1973, PT. BMT memperluas wilayah konsesinya dengan menguasai wilayah Kec. Maniangpajo yang sekarang masuk dalam Kecamatan Gilireng. Proses awal masuknya dan perluasan lahan oleh PT. BMT, ganti rugi tidak ada yang sampai ke masyarakat. HGU PT. BMT Unit Keera selama 25 tahun yang meliputi Kec. Pitumpanua dan Maniangpajo Kabupaten Wajo dengan luas 12.170 Ha.
  2. Bahwa lahan masyarakat yang dijadikan HGU PT. BMT adalah merupakan lahan warisan dari nenek moyangnya. Hal tersebut ditandai dengan masih adanya tanda-tanda seperti kampong tua, bekas kebun-kebun masyarakat, kuburan tua dan tanaman jangka panjang yang masih ada sampai sekarang.
  3. Bahwa proses pengalihan HGU oleh PT. BMT ke PTPN XIV unit Keera tidak diketahui oleh masyarakat. Luas lahan masyarakat yang dikuasai oleh PTPN XIV Unit Keera seluas 7.934 ha, yang berada di wilayah desa Ciromanie dan desa Awo Kec. Keera, Kab. Wajo. Proses peralihan PT. BMT ke PTPN XIV diduga kuat telah terjadi pelanggaran hukum karena HGU PT. BMT diperuntukkan sebagai wilayah peternakan, bukan untuk perkebunan sawit.
  4. Bahwa sesuai kesepakatan awal yang diketahui oleh masyarakat dengan PT, BMT, masa kontrak seharusnya sudah berakhir sejak tahun 1998. Akan tetapi menurut kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo, HGU PTPN XIV Unit Keera berakhir pada tahun 2003 dan sampai sekarang belum mendapatkan persetujuan perpanjangan isin HGU. Sehingga keberadaan PTPN XIV Unit Keera yang masih menguasai lahan eks HGU adalah illegal dan merupakan perbuatan melawan hukum karena menguasai lahan tanpa alas hak.
  5. Bahwa masyarakat yang merasa memiliki hak atas tanah eks HGU PTPN XIV Unit Keera karena pada awal masuknya isin HGU PT. BMT yang beralih ke PTPN XIV Unit Keera, masyarakat tidak menerima ganti rugi serta terjadi intimidasi oleh oknum-oknum tertentu, akhirnya masyarakat kembali berusaha dan berjuang untuk menguasai kembali lahan eks HGU PTPN XIV Unit Keera seluas 1.934 Ha yang terletak di Desa Ciromanie.
  6. Bahwa berlarut-larutnya konflik antara masyarakat Desa Ciromanie dan PTPN XIV Unit Keera, kemudian pihak Kepolisian Daerah Sulselbar menginisiasi pertemuan pada tanggal 30 April 2013 dengan menghadirkan para pihak (perwakilan masyarakat dan PTPN XIV Unit Keera), Kanwil BPN Sulsel, Perwakilan Kodam VII Wrb., Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Kabag Hukum Pemprov Sulsel, Perwakilan PEMDA Wajo, Kapolres Wajo, Dandim Wajo, dan dari pendamping masyarakat, kemudian hasil rapat koordinasi di Polda Sulselbar menyepakati beberapa point: Pertama, Pihak PTPN XIV Keera bersedia melepaskan lahan seluas Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Hektar (1.934 ha) yang berlokasi di Desa Ciromanie (Dusun Cenranae dan Dusun Bonto Mare’), kepada pemerintah kabupaten Wajo. Kedua, Masyarakat Kec. Keera yang tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu (FRB), tetap diperbolehkan mengelola tanah seluas 1.934 ha sambil menunggu pelepasan dari kementerian BUMN dengan pangaturan lebih lanjut akan dilaksanakan oleh pemerintah kab. Wajo sesuai peraturan yang berlaku, dan masyarakat akan menjamin sepenuhnya tidak akan menguasai lebih dari luas 1.934 Ha dan tidak akan mengganggu aktifitas PTPN XIV Keera di atas lahan seluas 6000 ha. Ketiga, Masyarakat kecamatan Keera yang menduduki Mess PTPN XIV Keera akan segera keluar meninggalkan lokasi tersebut setelah ditandatanganinya kesepakatan ini.
  7. Bahwa hasil rapat koordinasi di Polda Sulselbar tersebut di atas, seyogyanya dipatuhi oleh para pihak, baik itu PTPN XIV Unit Keera, masyarakat desa Ciromani, Pemda, dan aparat keamanan.
  8. Bahwa sampai saat ini, Kapolda Sulselbar masih menempatkan Brimobda Sulselbar sebanyak 12 orang dan menempati Mess PTPN XIV Unit Keera, hal ini menandakan bahwa aparat Brimobda Sulselbar telah melakukan perlindungan kepada PTPN XIV Unit Keera yang secara jelas sudah tidak memiliki alas hak atas lahan yang dikuasai saat ini.
  9. Bahwa  perlindungan yang dilakukan oleh aparat Brimobda Sulselbar terhadap PTPN XIV Unit Keera, serta melakukan upaya terror dan intimidasi kepada warga, telah melanggar UU Kepolisian, Kode Etik Kepolisian dan Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga mulai saat ini, Aparat Brimobda Sulselbar WAJIB ditarik dari wilayah yang dikuasai PTPN XIV Unit Keera secara illegal dan tidak memiliki dasar hukum.

 

Demikian Surat Protes Keras ini kami buat, atas perhatian dan responnya, kami khaturkan terima kasih.

Wassalam;

Makassar, 24  Maret 2014.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
KontraS Sulawesi



NASRUM, SH.
Wakil Koordinator

Tembusan;

  1. Kapolri di Jakarta
  2. Ketua Kompolnas di Jakarta;
  3. Ketua Komnas HAM di Jakarta;
  4. Amnesty International di London, Inggris;
  5. Pemda Wajo;
  6. DPRD Kab. Wajo;
  7. Kapolres Wajo;
  8. Kepala Desa Ciromanie;
  9. Media/Pers;
  10. Organisasi (NGO) dan LSM yang melakukan pendampingan kepada masyarakat;

Berita Terkait