Responsive image

Setiap pemikiran, setiap kata, dan setiap tindakan yang menambah hal positif dan sehat adalah bentuk kontribusi untuk perdamaian. Seluruh dan setiap orang dapat member kontribusinya. Mari kita bergandengan tangan untuk menciptakan perdamaian dunia dimana kita dapat tidur dalam kedamaian dan bangun dalam kebahagiaan.

Aung San Suu Kyi

Kami bukan mitos masa lalu, reruntuhan dalam hutan, atau kebun binatang. Kami adalah manusia dan kami ingin dihormati, bukan menjadi korban intoleransi dan rasisme.

Rigoberta Menchu

Silahkan gunakan kebebasan anda untuk mempromosikan kebebasan kami.

Aung San Suu Kyi

Tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu.

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Hak Gay (LGBTIQ) adalah hak asasi manusia.

Hillary Clinton

Menuntut Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas Pelanggaran Hak-Hak Rakyat di Pesisir Pantai Losari


Senin, 14 April 2014 - 09:34:00 WIB
Diposting oleh : Administrator .:. Kat: Pernyataan Sikap .:. Hits: 27529 kali

Pernyataan Sikap Bersama

Menuntut Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
atas Pelanggaran Hak-Hak Rakyat di Pesisir Pantai Losari

Solidaritas Masyarakat Pesisir Anti Penggusuran (SOMASI) adalah gerakan yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat yang menjadi korban pembangunan kawasan Centre Point of Indonesia di kawasan delta tanjung Makassar (sekitar pantai Losari, depan Rumah Sakit Siloam) yang mana saat ini telah memasuki proses pembangunan. Sejumlah organisasi kemahasiswaan dan Organisasi sipil yang tergabung bersama warga korban dalam SOMASI menolak segala bentuk aktifitas pembangunan tersebut yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui pihak ketiga PT Yasmin Bumi Asri, karena pembangunan telah mengakibatkan penderitaan dan kerugian bagi warga yang telah bertempat tinggal di kawasan tersebut.

Akibat dari pembangunan tersebut, sejumlah 43 KK (Kepala Keluarga) harus kehilangan rumah mereka. Warga dipaksa untuk meninggalkan tanah tempat mereka dilahirkan, dibesarkan dan beraktifitas selama 37 tahun lamanya. Akibat lainnya adalah mereka dipaksa kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan, dan tidak adanya akses jaminan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta rusaknya struktur sosial yang telah lama ada di kawasan tersebut. Disamping itu juga, mereka mengalami sejumlah kerugian materil akibat penggusuran secara paksa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui aparat kepolisian Brimob Polda Sulawesi Selatan dan aparat TNI.

Sudah sebulan lebih  lamanya, sejak penggusuran tanggal 10 Maret 2014, warga terpaksa tinggal di pelataran Gedung Celebes Convention Centre (CCC) dengan perlengkapan dan media tempat seadaanya, jauh dari bentuk tempat tinggal yang layak, yang mana sebagian besar dari mereka yang tinggal di pelataran CCC tersebut adalah perempuan dana anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa sekali lagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan aparat penegak hukum telah memperlihatkan wajah anti kemanusian dan ketidakberpihakan pada kesejahteraan rakyat.

Pada hari Selasa, 1 April 2014 lalu, SOMASI telah melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan dilanjutkan dengan dialog kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di ruang aspirasi. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Bapak Rudy P. Gony, kemudian berjanji akan segera menindaklanjuti dan menyampaikan kepada anggota DPRD lainnya untuk segera melakukan rapat serta melakukan upaya pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengklarifikasi dan menanggapi atas tuntutan warga, selain itu juga akan mengupayakan adanya dukungan sosial kepada warga yang tinggal di pelataran Gedung CCC. Namun, hingga saat ini, tepatnya 14 hari setelah pernyataan tersebut disampaikan, tidak terlihat adanya perkembangan dan atau realisasi dari yang dijanjikan tersebut.

Sebagai pertimbangan dan perhatian untuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, pembangunan kawasan Centre Point of Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bertentangan dengan peraturan hukum di Indonesia:

  1. Undang-undang Dasar RI tahun 1945 pasal 28H menyatakan bahwa “(1). Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; (2). Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
  2. Penentuan hak termasuk atas tanah timbul diperkuat dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 pasal 24 ayat (2), “Dalam hal tidak atau tidak lagi bersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
  3. Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pasal 26  huruf a “Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat”. Pasal 27 “Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a dilakukan dengan : a. mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya”.
  4. Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Pasal 1. “Diskriminasi terhadap perempuan berarti segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengulangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan”
  5. Undang-undang No. 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.”
  6. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”.


Atas beberapa dasar pertimbangan diatas, Kami mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk :

  1. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan dukungannya atas pemulihan hak-hak warga (43 KK) dengan memberikan respon aktual atas janji yang telah disampaikan sebelumnya pada tanggal 1 April 20014 dalam dialog dengan warga (melalui aksi unjuk rasa).
  2. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan segera melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak terutama Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan pengklarifikasian dan atau pertanggungjawaban atas tindakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga yang telah 37 tahun tinggal di kawasan tersebut.
  3. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan segera mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak, pelayanan kesehatan kepada warga dan mempertahankan mata pencaharian warga sebagai nelayan di kawasan tersebut
  4. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan segera mendesak Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta Panglima Kodam VII Wirabuana untuk mengusut dan menindak tegas sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang terlibat dalam aksi penggusuran dan pengawalan pembangunan Centre Point of Indonesia yang dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui PT Yasmin Bumi Asri
  5. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus segera menghentikan pembangunan Centre Point of Indonesia dan mengganti kerugian yang dialami oleh warga akibat penggusuran semena-mena


Makassar, 14 April 2014

Warga korban bersama LBH Makassar, KontraS Sulawesi, Walhi Sulawesi Selatan, Anti Corruption Committee Sulawesi Selatan,  AGRA Sulawesi Selatan, FOSIS UMI, FMN Makassar, FEMA FIS UNM, BEM FIP UNM, BEM Psikologi UNM, MAPAN STIMIK DIPANEGARA, HIMAHI UNHAS, BEM FAI UMI, BEM STIMIK AKBA, LAW UNHAS, HIMPOSEP UNM

Berita Terkait