Responsive image

Kami bukan mitos masa lalu, reruntuhan dalam hutan, atau kebun binatang. Kami adalah manusia dan kami ingin dihormati, bukan menjadi korban intoleransi dan rasisme.

Rigoberta Menchu

Hak Gay (LGBTIQ) adalah hak asasi manusia.

Hillary Clinton

Silahkan gunakan kebebasan anda untuk mempromosikan kebebasan kami.

Aung San Suu Kyi

Setiap pemikiran, setiap kata, dan setiap tindakan yang menambah hal positif dan sehat adalah bentuk kontribusi untuk perdamaian. Seluruh dan setiap orang dapat member kontribusinya. Mari kita bergandengan tangan untuk menciptakan perdamaian dunia dimana kita dapat tidur dalam kedamaian dan bangun dalam kebahagiaan.

Aung San Suu Kyi

Membenarkan kekerasan, mengutip dari Kitab Suci, dan mengajarkan kebencian atas nama Tuhan.

Dream theater - in the Name of God

Seni Menuntut Pemberantasan Korupsi


Selasa, 24 Maret 2015 - 12:47:28 WIB
Diposting oleh : Administrator .:. Kat: Kegiatan .:. Hits: 1358 kali

201427137582623.jpg

Persoalan korupsi yang melanda bangsa Indonesia saat ini boleh dikatakan berada pada masa-masa genting dan telah mengakar. Ancaman oleh koruptor semakin meluas, para koruptor telah berhasil menancapkan kuku-kukunya pada pelbagai lembaga, mulai dari kejaksaan, kepolisian, kehakiman, DPR, kementerian hingga pada struktur social masyarakat kita. Ancaman yang ditimbulkan pun cukup membuat tatatan kenegaraan dan bermasyarakat kita menjadi semakin suram.

Drama demi drama terus disuguhkan oleh koruptor. Bermula dari kasus Cicak vs Buaya, kasus pengemplang Pajak Gayus Tambunan, kasus rekening gendut perwira Kepolisian, hingga upaya pelemahan lembaga anti rasuah KPK berupa kriminalisasi sejumlah pejabat dan pegawainya menujukkan bahwa darurat korupsi tengah terjadi.  Hal ini semakin diperparah oleh keterlibatan berbagai pihak dan saling menyanderanya aparat penegak hukum menjadikan kasus korupsi semakin sulit untuk diselesaikan.

Situasi yang makin buruk ini dikhawatirkan akan menjadikan masa depan penanganan kasus tindak pidana korupsi menjadi semakin buram dan mengakibatkan penyelesaian yang malah merugikan masyarakat.

Korupsi sebagai Kejahatan Kemanusiaan dan Upaya Penanganannya

Tidak ada yang bisa membantah bahwa korupsi sebagai sebuah tindak pidana adalah kejahatan luar biasa. Korupsi telah merenggut hak-hak dasar social-ekonomi rakyat. Di Indonesia, korupsi terjadi di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang fundamental. Sektor kehidupan yang didalamnya ada hak yang dijamin oleh sejumlah aturan hukum HAM, nasional maupun internasional. Dampaknya pun menjadi sangat fundamental dalam isu-isu pemenuhan hak asasi. Di berbagai sector yang menjadi sector kebutuhan masyarakat, ada perampasan hak rakyat oleh segelintir orang yang akibatnya berujung pada in human degrading, sebuah situasi dimana kualitas manusia dan kehidupannya memburuk.

Ada banyak catatan yang menggambarkan bagaimana korupsi telah menggurita dan membunuh upaya pemenuhan hak hidup layak masyarakat kita yang dilakukan oleh aparatus negara ataupun pihak swasta demi satu kepentingan tertentu. Gurita korupsi mengakibatkan rakyat terhalang mendapatkan akses terhadap keadilan dan menjadi subjek yang tereksploitasi oleh sistem hukum yang korup. Salah satu contohnya ialah lambatnya penanganan kasus korupsi di sector agraria, ada banyak kasus sengketa agraria yang melibatkan rakyat kecil dan negara yang tidak kunjung selesai hingga hanya menyisahkan rasa frustasi di masyarakat.

Maka pada titik ini perlu dipikirkan lebih jauh terkait proses penanganan dan penyelesaian kasus korupsi di Indonesia. KontraS Sulawesi meyakini bahwa persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia idealnya disandarkan sebagai bagian dari agenda penegakan hak asasi secara umum yakni dengan menghadirkan perspektif HAM. Bermula dari upaya menghentikan perampasan hak dasar rakyat sesuai dengan cita-cita HAM,melalui upaya mengentikan praktek perampokan uang yang merupakan uang untuk pemenuhan hak-hak rakyat, proses peradilan yang berjalan pun harus menjunjung tinggi nilai nilai kemanusian yang fundamental. Kerangka penghukuman koruptor dengan perspektif pelanggaran HAM akan memberat hukumannya dan menjadikannya sebagai hostis humanis genaris, musuh bagi semua umat manusia.  Serta menjadikannya sebagai agenda penegakan yang berkelanjutan.

Pada konteks ini pula, posisi negara menjadi penting. Negara tidak hanya wajib memenuhi setiap jenis hak, akan tetapi juga wajib menjaga keutuhan pemenuhan tersebut, seperti menyediakan dan memastikan adanya jaminan atas hak-hak dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang terjangkau, dan tidak adanya lagi sektor kehidupan kita yang terampas. Tugas utama negara ini sesuai dengan prinsip trias obligasi yaitu tugas negara dalam bidang HAM, yaitu berupa kewajiban untuk memenuhi, melindungi dan kewajiban untuk memajukan hak-hak dasar rakyat Indonesia sebagaimana di dirujuk pada UUD 1945, UU HAM, UU Pengadilan HAM dan berbagai UU lainnya.

“Seni Lawan Korupsi”: Sebuah Agenda Kampanye Bersama

Salah satu bentuk ikhtiar yang dibangun untuk memberantas dan menjadi model kampanye bagi masyarakat luas terkait isu korupsi diinisiasi oleh komunitas Kedai Buku Jenny dan Bengkel Seni Dewi Keadilan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta didukung oleh lembaga-lembaga sevisi lainnya dalam kampanye melawan korupsi di Makassar. Kegiatan ini bertajuk “Seni Lawan Korupsi” yang dihelat di pelataran Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar pada tanggal 23 Maret 2015. Dihadiri oleh sejumlah komunitas music indie Makassar, musikalisasi puisi yang berisikan nama si koruptor dan sektor yang dikorupsi, dan juga penandatangan petisi serta gallery poster bertemakan korupsi.

Konsep awal kegiatan ini bermula dari kegiatan bertema sentral “Seni Lawan Korupsi” yang digagas oleh Koalisi Seni Indonesia bersama Dewan Kesenian Jakarta beserta para pelaku seni bersama-sama menampilkan karya mereka yang dominan merupakan interpretasi atas situasi kejahatan korupsi yang sedang melanda Indonesia saat ini.  

KontraS Sulawesi menjadi salah satu lembaga pendukung kegiatan “Seni Lawan Korupsi” ini. Bermula dari kekhawatiaran terkait mulai kaburnya kepercayaan dan tumbuhnya kecemasan publik terhadap ketidakadanya komitmen pemerintah Indonesia dalam penuntasan kasus korupsi serta untuk mengangkat kembali kasus-kasus korupsi yang mengalami kebuntuan pada proses peradilannya maka penting untuk menghelat sebuah agenda bersama untuk mengkampanyekan isu korupsi pada masyarakat luas terutama di kalangan kaum muda dan mahasiswa di Makassar.

Kontras Sulawesi menyadari bahwa persoalan melawan korupsi tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu lembaga atau segelintir elit saja, dibutuhkan kerja kolaborasi dari berbagai elemen untuk bisa mendorong isu korupsi tetap menjadi perhatian kita bersama.Pertujukan seni yang didorong oleh beragam komunitas diharapkan mampu menjadi modal analisa kita bersama serta untuk membangun kesadaran bersama tentang betapa pentingnya melawan segala bentuk korupsi hingga pada akar kebudayaan berbangsa dan bermasyarakat keseharaian kita. [] 23052015

dokumentasi kegiatan dapat dilihat disini

Berita Terkait