Responsive image

Silahkan gunakan kebebasan anda untuk mempromosikan kebebasan kami.

Aung San Suu Kyi

Hak Gay (LGBTIQ) adalah hak asasi manusia.

Hillary Clinton

Tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu.

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Jika seseorang berpikir bahwa perdamaian dan cinta adalah hal klise yang harus telah ditinggalkan di tahun 60an, itu adalah masalah. Perdamaian dan Cinta adalah abadi.

Jhon Lennon

Pada dasarnya kita tidak bisa memiliki kedamaian, atau kondisi yang menumbuhkan kedamaian tersebut, kecuali jika kita mengakui hak-hak asassi tiap individu, kepentingan mereka, martabat mereka, dan setuju bahwa itu adalah hal dasar yang harus diterima di seluruh dunia.

Eleanor Roosevelt

Desakan untuk Menghentikan Tindakan Pengolahan Lahan Secara Paksa di Takalar dan Menarik Pengamanan Brimob Polda Sulselbar dari PTPN XIV Takalar


Jumat, 10 April 2015 - 15:51:37 WIB
Diposting oleh : Administrator .:. Kat: Surat Terbuka .:. Hits: 1911 kali

SURAT TERBUKA
No. 01/SK-KS/IV/2015
Tentang
Desakan untuk Menghentikan Tindakan Pengolahan Lahan Secara Paksa di Takalar dan Menarik Pengamanan Brimob Polda Sulselbar dari PTPN XIV Takalar

Kepada Yth,

Gubernur Sulawesi Selatan
Bapak Syahrul Yasin Limpo

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan-Barat
Bapak Irjen Pol. Anto Setiadji

Ketua Komnas HAM Republik Indonesia
Ibu Siti Noor Laila

Di
    Tempat


Dengan hormat,

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sulawesi menyayangkan tindakan PTPN XIV Takalar masih mengolah secara paksa lahan yang telah ditanami oleh para petani Serikat Tani Polongbangkeng Utara, Takalar. Kami juga menyesalkan keterlibatan aparat kepolisian (Brimob Polda Sulselbar) melakukan perlindungan dan pengamanan atas pengolahan lahan tersebut. Tindakan pengolahan secara paksa oleh PTPN XIV Takalar telah melanggar sejumlah kesepakatan antara PTPN XIV dan STP Takalar, dimana terakhir kalinya diinisiasi oleh pihak kepolisian daerah Sulselbar.

Dari informasi lapangan yang Kami terima, setidaknya dalam minggu ini PTPN XIV Takalar telah melakukan 4 (empat) kali pengolahan lahan secara paksa, yakni:

  1. Selasa, 7 April 2015 :Pagi hingga sore hari, dan dilanjutkan malam pukul 19.30 WITA hingga subuh.Beroperasi 2 (dua) traktor dan dikawal oleh Brimob Polda Sulselbar.
  2. Rabu, 8 April 2015 :Pagi hingga sore hari, dan dilanjutkan malam pukul 19.00 WITA hingga pukul 01.00 dini hari. Beroperasi 3 (tiga) traktor dan dikawal oleh Brimob Polda Sulselbar.
  3. Kamis, 9 April 2015 :Pagi hingga sore hari, dan dilanjutkan di malam hari hingga pukul 02.00 dini hari. Beroperasi 2 (dua) traktor dan dikawal oleh Brimob Polda Sulselbar.
  4. Jumat, 10 April 2015 : Pengolahan telah dimulai sejak pagi hari. Beroperasi 4 (empat) traktor dan dikawal oleh Brimob Polda Sulselbar


Akibat dari pengolahan tersebut, pihak PTPN XIV Takalar telah merusak tanaman Wijen milik para petani  di lahan sekitar 30 Ha yang terletak di desa Parang Luara, Timbuseng dan Barugayya. Diketahui, tanaman tersebut merupakan tanaman yang siap panen. Kami mengkhawatirkan jika tindakan pengolahan lahan secara paksa disertai perusakan tanaman ini terus dibiarkan, maka akan sangat berakibat fatal bagi pemenuhan kehidupan sehari-hari para petani di 3 (tiga) desa tersebut.

Kami juga mendapat informasi dimana pihak aparat Brimob Polda Sulselbar (lengkap dengan senjata laras panjang) kerap mendampingi perjalanan alat-alat berat traktor milik perusahaan dengan melewati pemukiman warga, bahkan tindakan ini sering dilakukan dimalam hari. Tindakan ini jelas menunjukkan teror dan berakibat tidak adanya rasa aman bagi warga yang tinggal disekitar lahan tersebut.

Tindakan-tindakan diatas telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan yakni: pasal 8 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggungjawab pemerintah; Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang disahkan oleh Indonesia melalui Undang-undang no. 11 tahun 2005 dimana pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya setiap warga Negara dan warga Negara berhak atas pemenuhan hidup yang layak; Peraturan Kapolri no. 8 tahun 2009 tentang Implementasi HAM oleh kepolisian.

Tindakan perlindungan dan pengamanan oleh Brimob Polda Sulselbar di PTPN XIV Takalar yang disertai dengan aksi intimidasi kepada warga, sangat jelas telah memperburuk upaya reformasi institusi kepolisian. Sudah seharusnya, pihak Kepolisian Daerah Sulselbar meninjau ulang dan atau menarik pasukan pengamanan dari lokasi lahan. Disamping itu juga melanggar kode etik profesi kepolisian (Perkap no.14 tahun 2011, pasal 5).

Oleh karena itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sulawesi, mendesak:

Pertama, Kapolda Sulselbar untuk meninjau ulang ataupun menarik seluruh pasukan pengamanan PTPN XIV Takalar dan memberikan sanksi bagi oknum aparat kepolisian yang melakukan aksi intimidasi kepada para petani Takalar

Kedua, Gubernur Sulawesi Selatan beserta lembaga pemerintahannya untuk melakukan segala upaya demi pemenuhan hak-hak para petani Takalar. Salah satunya, dengan menghentikan tindakan pengolahan lahan disertai perusakan tanaman oleh PTPN XIV Takalar dan memberikan jaminan kepada para petani Takalar untuk mengolah lahan yang menjadi hak mereka.


Ketiga, Komnas HAM agar segera melakukan pemantauan lapangan atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan aksi pengolahan paksa disertai perusakan tanaman oleh pihak PTPN XIV Takalar

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih

Makassar, 10 April 2015
Badan Pekerja,


Nasrum, SH
Wakil Koordinator

Tembusan :
1.    Kapolri
2.    Propam Mabes Polri
3.    Ketua Komnas HAM
4.    Pemda Sulsel
5.    DPRD Sulsel
6.    Kapolres Takala
7.    STP Takalar
8.    Media/Pers
9.    Organisasi Masyarakat Sipil yang melakukan pendampingan kepada masyarakat

Berita Terkait