Responsive image

Jika seseorang berpikir bahwa perdamaian dan cinta adalah hal klise yang harus telah ditinggalkan di tahun 60an, itu adalah masalah. Perdamaian dan Cinta adalah abadi.

Jhon Lennon

Kami bukan mitos masa lalu, reruntuhan dalam hutan, atau kebun binatang. Kami adalah manusia dan kami ingin dihormati, bukan menjadi korban intoleransi dan rasisme.

Rigoberta Menchu

Tidak pernah orang-orang mengeluh tentang universalitas hak asasi manusia, juga tidak menganggap HAM sebagai pemaksaan dari Barat atau Utara. Namun, hal itu kerap dilakukan oleh para pemimpin mereka.

Kofi Annan

Pada dasarnya kita tidak bisa memiliki kedamaian, atau kondisi yang menumbuhkan kedamaian tersebut, kecuali jika kita mengakui hak-hak asassi tiap individu, kepentingan mereka, martabat mereka, dan setuju bahwa itu adalah hal dasar yang harus diterima di seluruh dunia.

Eleanor Roosevelt

Tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu.

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Bumi Bukan Komoditas, Hentikan Perampasan Tanah Rakyat dan Kerusakan Ekologis


Kamis, 23 April 2015 - 11:52:37 WIB
Diposting oleh : Administrator .:. Kat: Pernyataan Sikap .:. Hits: 1598 kali

8111164706_1629410400605403_1522375668154964104_o.jpg

*terkait peringatan Hari Bumi Sedunia 2015

Hari ini, 22 April 2015, seluruh belahan dunia memperingati Hari Bumi yang ke-45. Sebuah bentuk peringatan guna mengajak seluruh penduduk Bumi untuk peduli terhadap lingkungan hidup disekitarnya. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada 22 Aprli 1970 di Amerika Serikat, dimana digagas oleh Gaylord Nelson, seorang senator Amerika Serikat dari Wisconsin. Dia adalah seorang pengajar lingkungan hidup.

Gagasan terhadap peringatan hari Bumi mulai disampaikan oleh Geylord Nelson sejak tahun 1969. Saat itu, Ia memandang perlunya isu-isu lingkungan hidup menjadi bagian dari kurikulum resmi perguruan tinggi. Gagasan ini kemudian mendapat sambutan luas dan mencapai puncaknya pada tanggal 22 April 1970. Saat itu, jutaan orang turun ke jalan, berdemonstrasi dan memadati Fifth Avanue di New York untuk mengecam para perusak bumi. Moment ini lah yang kemudian menjadi tonggak sejarah peringatan hari Bumi untuk pertama kalinya sebagai momentum pertama “International Mother Earth Day”.

Penduduk Bumi percaya, diperingatan ke-45 ini adalah tahun dimana pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan lingkungan menyatu dan maju dengan pesat. Tahun ini para pemimpin di setiap belahan dunia akhirnya menyelesaikan satu perjanjian terikat mengenai perubahan iklim. Tahun dimana penduduk Bumi masif mengorganisir diri dan melakukan segala upaya untuk mendapatkan solusi mengenai energi yang terbarukan. Penduduk bumi sadar betul persoalan terhadap Bumi adalah persoalan masa depan Bumi dan kelangsungan hidup di atas Bumi.

Beranjak ke Bumi Indonesia, keinginan rakyat untuk menikmati hasil Bumi dan dapat mengelola sumber dayanya hanya tampak sebagai harapan. Jumlah konflik lahan (agraria) masih terus meningkat dan meluas, baik dari jumlah peristiwa, jumlah luasan lahan, sebaran lokasi konflik maupun korban yang terus bertambah akibat wajah buruk situasi agraria nasional. Dari catatan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria tahun 2014, sedikitnya 472 konflik agraria terjadi di seluruh Indonesia, dengan luasan lahan konflik sekitar 2.860.977 hektar. Dimana 45,55% terjadi di sektor pembangunan agrarian, menyusul sektor perluasan perkebunan (39, 19%), kehutanan (5,72%), pertanian (4,24%), pertambangan (2,97%), perairan dan kelautan (0,85%) dan konflik sektor lainnya (1,48%).

Data KPA juga menyebutkan sepanjanga tahun 2014, korban atas konflik agrarian pun terus bertambah. Korban tewas mencapai 19 orang, 17 orang mengalami luka tembak, 110 orang mengalami luka akibat penganiayaan dan 256 orang ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang. Dilihat dari pelaku kekerasannya, 34 kasus dengan pelaku dari aparat kepolisian, 12 kasus dengan pelaku adalah dari pihak perusahaan dan 5 kasus kekerasan oleh TNI.

Beranjak ke Bumi Sulawesi Selatan, para petani di Polongbangkeng Utara yang tergabung dalam Serikat Tani Polongbangkeng hingga saat ini masih belum dapat mengolah dan menikmati hasil Bumi disekitarnya. Para petani malah dihadapkan dengan berbagai tindak kekerasan oleh pihak PTPN XIV Takalar dan aparat kepolisian. Pada Oktober 2014, PTPN XIV bersama sejumlah pasukan Brimob Polda Sulselbar melakukan pengolahan lahan secara paksa. Disesali, tindakan ini malah dipimpin langsung oleh ketua DPRD Takalar, H. Jabir Bonto. Akibat dari peristiwa tersebut, sejumlah besar para petani mengalami berbagai bentuk kekerasan, bahkan sejumlah besar ibu-ibu petani mengalami penganiayaan hingga diantaranya ada yang pingsan di lokasi lahan tersebut demi mempertahankan haknya atas lahan.

Serikat Tani Polongbangkeng Takalar telah berupaya menyuarakan hak-haknya. Telah terlibat dalam negosiasi penyelesaian konflik dengan adanya kesepakatan bahwa persoalan ini akan dimediasi oleh pemerintah daerah Takalar. Namun melihat perisitwa yang terjadi, pemerintah daerah malah mengingkari kesepakatan tersebut dengan memaksakan kebijakan sepihak dengan menyepakati tindakan PTPN XIV untuk mengolah lahan secara paksa. Aparat kepolisian pun turut melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dan melanggar prosedur tetap pengamanan disertai dengan tindakan teror dan intimidasi terhadap para petani. Bahkan di tahun 2014, aparat kepolisian telah melakukan kriminalisasi terhadap 3 (tiga) petani anggota Serikat Tani Polongbangkeng.

Kekerasan dan pengikisan hak-hak petani Polongbangkeng Takalar masih terjadi, sejak 7 April 2015, PTPN XIV Takalar kembali melakukan pengolahan secara paksa yang bahkan dilakukan dari malam hingga dini hari. Atas pengolahan tersebut, PTPN XIV telah merusak tanaman wijen milik para petani STP Takalar.

Bumi bagi para petani adalah lahan, lahan yang menjadi hak utamanya, hak atas lahan demi mendapatkan hak atas penghidupan yang layak dan terjaminnya kesejahteraan para petani. Tanpa tanah berarti tidak ada keadilan atas hak ekonomi, sosial dan budaya petani di Polongbagkeng.

Hari ini, Serikat Tani Polongbangkeng Takalar memperingati Hari Bumi, sebegai perigatan agar Bumi tidak menjadi bagian dari komoditas. Hentikan perampasan tanah rakyat dan perusakan ekologis.

Kami mendesak agar PTPN XIV Takalar untuk segera menghentikan seluruh aktivitas di lahan milik anggota STP Takalar sebelum agenda penyelesaian sengketa dijalankan dan berujung pada rasa keadilan.

Kami mendesak Kapolda Sulselbar untuk kembali memediasi penyelesaian sengketa antara PTPN XIV dan STP Takalar, dikarekan hasil mediasi terdahulu tidak dijalankan oleh BPN dan PTPN XIV Takalar. Juga, agar Kapolda meninjau ulang dan menarik seluruh pasukan pengamana di PTPN XIV. Aparat kepolisian sudah semestinya untuk bersikap netral dan berkeadilan dalam mengawal sengketa lahan di Polongbangkeng

Sebagai wakil rakyat, Ketua DPRD Takalar sudah seharusnya berpihak kepada rakyat, kepada petani Polongbangkeng, bukan semakin memperkeruh upaya penyelesaian sengketa agraria di Polongbangkeng.

Sebagai penutup pernyataan sikap ini, Bumi akan terasa indah dan nyaman untuk ditinggali bilamana tidak terjadi kekerasan, perampasan hak lahan dan perusakan ekologi. Bumi adalah hak petani bilamana Negara telah melakukan kewajibannya dalam penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak-hak petani atas lahan.


Takalar, 22 April 2015

STP Takalar, Aliansi Mahasiswa Front Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan, AGRA Sulawesi Selatan, KontraS Sulawesi

Berita Terkait