Responsive image

Silahkan gunakan kebebasan anda untuk mempromosikan kebebasan kami.

Aung San Suu Kyi

Membenarkan kekerasan, mengutip dari Kitab Suci, dan mengajarkan kebencian atas nama Tuhan.

Dream theater - in the Name of God

Jika seseorang berpikir bahwa perdamaian dan cinta adalah hal klise yang harus telah ditinggalkan di tahun 60an, itu adalah masalah. Perdamaian dan Cinta adalah abadi.

Jhon Lennon

Setiap pemikiran, setiap kata, dan setiap tindakan yang menambah hal positif dan sehat adalah bentuk kontribusi untuk perdamaian. Seluruh dan setiap orang dapat member kontribusinya. Mari kita bergandengan tangan untuk menciptakan perdamaian dunia dimana kita dapat tidur dalam kedamaian dan bangun dalam kebahagiaan.

Aung San Suu Kyi

Tidak pernah orang-orang mengeluh tentang universalitas hak asasi manusia, juga tidak menganggap HAM sebagai pemaksaan dari Barat atau Utara. Namun, hal itu kerap dilakukan oleh para pemimpin mereka.

Kofi Annan

RUU Keamanan Nasional dan Rahasia Negara; Ancaman bagi Pekerja HAM di Indonesia


Jumat, 05 Juni 2015 - 15:25:51 WIB
Diposting oleh : Administrator .:. Kat: Kegiatan .:. Hits: 1183 kali

88DSC_8214.JPG

- kegiatan tanggal 28 April 2015 -

Upaya perjuangan dan penegakan HAM yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia terus teruji pada medan yang semakin sulit. Masih terjadinya tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap para pembela HAM masih mudah kita temui. Beragam aksi intoleran yang mengancam demokrasi tampak menjadi hal yang wajar bagi masyarakat kita.


Selain itu tantangan serta ancaman terhadap perjuangan HAM juga muncul dari pemerintah itu sendiri. Pemerintahan Jokowi-JK yang diharapkan mampu membawa perubahan terhadap penegakan HAM di Indonesia ternyata tidak ammpu memnuhi janjinya untuk memperjuangan perubahan politik kea rah lebih sehat dan demokratis.


Salah satu bentuk acaman terhadap perjuangan HAM ialah masuknya kembali RUU Kamnas dan RUU Rahasia negara ke dalam prolegnas. Melalui DPR, kedua RUU ini akan dituntaskan tahun ini meskipun keduanya sudah sempat dibahas, namun kemudian mendapatkan penolakan yang meluas dari aktivis penggiat HAM. Kedua RUU dipandang sebagai ancaman terhadap demokratisasi yang sedang dibangun yang jika sejumlah klausul dalam RUU itu tak diubah, maka implikasinya akan mengancam kebebasan dan perlindungan HAM bagi setiap masyarakat Indonesia.


Menanggapi dan demi memyebarkan kemabli gagasan penolakn terhadap kedua RUU tersebut, ‎ Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Sulawesi bekerja sama dengan Imparsial mengadakan Diskusi Publik bertema “ Ancaman terhadap Pekerja HAM melalui Program Legislasi Nasional”. Diskusi public ini menyoroti dan membarikan beberapa catatan penting terkait dimasukkannya kembali Rencana Undang Undang (RUU) Kemanan Nasional (Kamnas) dan RUU Rahasia Negara ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) serta menjelaskan sekian ancaman terhadap pembela HAM yang ada di aras local.


Dihadiri sekitar 57 peserta diskusi yang berasal dari organisasi jaringan seperti LBH Makassar, Solidaritas Perempuan Anging Mamiri, LAPAR, dan komunitas jaringan Jalin Harmoni serta berbagai lembaga mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar. Pembicara sekaligus peneliti Imparsial, Ardi Munto, memerikan catatan penting terkait proses masuknya kembali kedua RUU ini dan dibutuhkannya sebuah solidaritas nasional untuk menolak segala bentuk ancaman terhadap kebebasan dan keamanan dalam memajukan HAM. Aswar Hasan sebagai pembicara kedua yang berbicara terkait relasinya terhadap hambatan implementasi UU KIP dengan hadirnya RUU Rahasia Negara, Aswar Hasan, dosen Komunikasi FISIP UNHAS yang juga menjabat Ketua Komisi Informasi Publik Sulawesi Selatan peridoe 2010-2015 memberikan tanggapanya terkait masih lemahnya sistem politik dan hukum yang ada di Indonesia untuk melindungi dan memberikan dukungan terhadap perjuangan pembela HAM. Pembicara terahir, Nasrum dari Kontras Sulawesi lebih banyak menjelaskan bentuk-bentuk ancaman yang telah dan akan ditemui kedepannya ketika kedua RUU ini disahkan oleh pemerintah.


Jalan Panjang Pembela HAM di Indonesia.


Terminologi “Pembela HAM” secara sederhana bisa terjemahkan kepada para individu, organisasi ataupun lembaga yang bekerja untuk memajukan penegakan HAM di Indonesia. Kehadiran mereka adalah pertanda semakin besarnya harapan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang menempatkan nilai-nilai kemanusian, toleransi serta solidaritas sebagai pemandunya.


Kedepannya, dengan melihat perkembangan politik dan semakin maraknya aksi pemberangusan terhadap perjuangan demokrasi dan HAM di Indonesia, para pembela HAM akan melalui jalan panjang dan tidak mudah. Hambatan baik secara structural maupun kultural yang bisa saja muncul dari berbagai celah masih menjadi ancaman terhadap cita-cita mewujudkan masyarakat yang sehat dan demokratis, terbuka dan mampu memperjuangan hak-hak sipil politik serta ekonomi social budayanya.


Salah satu catatan penting yang menguat pada diskusi public Kontras Sulawesi dan Imparsial ini ialah dibutuhkannya reposisi masyarakat sebagai penyangga demokrasi untuk mengambil bagian dalam upaya mendorong perubahan social dan penegakan HAM di Indonesia. Pada konteks ini, Kontras Sulawesi sendiri mencatat pentingnya lahir sebuah solidaritas yang terus bekerja untuk mengawal segala bentuk perubahan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM sehingga tidak menjadi ancaman bagi para pembela HAM di Indonesia.

link berita untuk kegiatan :

fajar.co.id : Kembali ke Proglegnas, KontraS Sulawesi Soroti Dua RUU

tribunnews.com : KontraS Sulawesi Diskusi HAM di Warkop 115 Jl Todopuli Raya

 

Berita Terkait