Responsive image

Hak Gay (LGBTIQ) adalah hak asasi manusia.

Hillary Clinton

Silahkan gunakan kebebasan anda untuk mempromosikan kebebasan kami.

Aung San Suu Kyi

Kami bukan mitos masa lalu, reruntuhan dalam hutan, atau kebun binatang. Kami adalah manusia dan kami ingin dihormati, bukan menjadi korban intoleransi dan rasisme.

Rigoberta Menchu

Jika seseorang berpikir bahwa perdamaian dan cinta adalah hal klise yang harus telah ditinggalkan di tahun 60an, itu adalah masalah. Perdamaian dan Cinta adalah abadi.

Jhon Lennon

Tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu.

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Hentikan diskriminasi terhadap LGBTIQ. Mereka Bukan Penyakit Masyarakat!


Jumat, 05 Juni 2015 - 15:40:05 WIB
Diposting oleh : Administrator .:. Kat: Kabar Wilayah Sulawesi Selatan .:. Hits: 1332 kali

83IMG_20150517_221327[1].jpg

Kekerasan dapat terjadi kepada siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin. Namun dalam masyarakat yang terbangun dalam tradisi heterogen, orientasi sexual homogen yang umumnya meiputi LGBTIQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transexual, Intersex, Questioning/Queer), sulit untuk dipungkiri masih dianggap tabu. Fenomena pelecehan dan diskriminasi pada LGBTIQ pun sangat memprihatinkan. Penelitian lembaga pemerhati hak-hak LGBTIQ, ArusPelangi di tahun 2013 menunjukkan bahwa sebnyak 89,3% LGBT di Indonesia pernah mengalami kekerasan kaena orientasi seksual, identitas gender, maupun ekspresi gendernya. 79,1% dari responden menyatakan pernah mengalami bentuk kekerasan psikis, 46,3% mengalami kekerasan fisik, 26,3% kekerasan ekonomi, 45,1 % kekerasan seksual dan 63,3% kekerasn budaya. Kekerasan terebut juga dialami bahkan sejak sat usia sekolah dalam bentuk bullying.


Berbagai bentuk kekerasan yang diterima oleh LGBTIQ semakin parah dari tahun ketahun dan kerap mendorong mereka untuk melakukan pencobaan bunuh diri. Dalam penelitian tersebut, juga dicantumkan bahwa Transgender Male to Female (waria) lebih rentan terhadap kekerasan fisik dan psikis. Rendahnya pemahaman masyarakat luas dan lemahnya solidaritas komunitas masyarakat dalam memahami tentang kesetaraan dan hak asasi manusia, menguatkan dan melanggengkan diskriminasi maupun kekerasan terhadap komunitas LGBTIQ. Stigma tentang pendosa dan manusia abnormal menjadi pembenaran yang berkembang dalam masyarakat untuk menempatkan komunitas LBGTIQ pada posisi marjinal dan subordinat. Tak adanya dukungan dari keluarga dan teman-teman terdekat semakin memperparah tekanan psikologis terhadap komunitas LGBTQ. Atau disatu sisi lain justru menjadi pelaku utama kekerasan.


Kekerasan yang diterima komunitas LGBTQ tidak hanya bersumber dari lingkungan sosial, namun juga secara struktural, negara sangat minim dalam memberikan dukungan perlindungan kekerasan terhdap komunitas LGBT.  Dalam laporan yang dikeluarkan oleh UNDP tahun 2014, berjudul “ hidup sebagai LGBT di Asia : Dialg Komunitas lgbt Nasional Indonesia,” diungkapkan bahwa ppemenuhn hak-hak LGBT di Indonesia masih minim, terutama mengenai kesematan kerja dan tempat tinggal, penerimaan keluarga, pendidikan dan generadi muda, kesehatan, kesejahteraan diri, media dan teknologi informasi, penanganan hukum dan penegakan HAM. Ironisnya, kerentanan kekerasan yang dialami oleh LGBTQ, dibeberapa daerah diIndonesia justru semakin langgeng dan kuat karena adanya sokongan regulasi yang bersifat diskriminatif dan secra langsung mengkriminalisasikan komunitas LGBTQ. Diantaranya, UU Pornografi, PP No. 54/2007, Perda Kota Padang Panjang No.9/2010, Perda Kab. Padang Pariaman No.2/2004, Perd Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung No.19/2006, dan Perda Kab. Banjar No.10/2007. Beberapa contoh kebijakan tersebut menutup akses pemenuhan hak-hak kelompok minoritas LGBTIQ, seperti hak atas pekerjaan, Jaminan Sosial, mendapatkan standard hidup yang layak, kesehatan, pendidikan, berkespresi, berpendapat, berserikat dan berkumpul, serta berperan serta dalam kehidupan berbangsa, berbudaya dan bernegara.


Tanggal 17 Mei adalah hari simbolik global ntuk memperingati International Days Against Homophobia, Biphobia, dan Transphobia (IDAHOT). Peringatan tersebut dilakukan sebagai bentuk selebrasi bagi kelompok LGBTIQ di seluruh dunia dalam menolak segala bentuk stigma, kekerasan, diskriminasi terhadap komunitas LGBTIQ.  Peringatan ini didasari pada sejarah WHO menghapusan Homoseksualitas dari daftar penyakit mental (penyimpangan), pada tanggal 17 mei tahun 1990.


Dalam merayakan memorial tersebut, Komunitas SEHATI Makassar menggelar diskusi publik bertema Lawan kekerasan terhadap LGBTIQ dan membangun Solidaritas melawan homophobia dan transphobia. Dalam kegiatan tersebut, ketua komunitas ArusPelangi pusat, King Oey mengungkapkan, bahwa tidak hanya dari aspek legal-formal, perjuangan untuk menghapus diskriminasi terhadap komunitas LGBTIQ  justru sangat berat dari lingkungan sosial. “ Untuk itu, perlu ada strategi baik dari komunitas LGBTIQ dan lembaga-lembaga perlindungan HAM, lembaga bantuan hukum untuk terus menggencarkan upaya advokasi dan pemeberian pemahaman sosial kepada masyarakat, tentang keberadaan, serta hak-hak komunitas LGBTIQ dalam posisinya sebagai sesama manusia, dan bukan penyakit masyarakat” tuturnya.

Sementara terkait sumber utama pelaku kekerasan terhdap komunitas LGBTIQ, yakni negara dengan segala regulasi penyokongnya yang diskriminatif. Oey mengungkapkan bahwa, dengan meningkatkan kapasitas personal, membuka diri, memperluas jejaring solidaritas, komunitas dapat memperkuat posisinya untuk memeberikan penekanan terhdap negara untuk meratifikasi, mengimplementasikn instrumen hukum dan menuntaskan upaya penegkan hukum secara transparan atas kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap komunitas LGBTIQ.

Pada level global, upaya penghapusan kekerasan terhadap komunitas LGBTIQ, perlu digaungkan. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaat jejaring pegiat HAM dan institusi  resmi dunia yang memliki komisi yang bergerak dalam pemenuhan hak-hak LGBTIQ misalnya perserikatan bangsa-bangsa. “Komisi global, tidak cukup memiliki kekuatan legal untuk mengubah kebijakan HAM sebuah negara,, tapi dengan menggaungkan solidaritas secara global, terlebih dengan adanya dukungan institusi global yang resmi, maka kekuatan masyarakat dunia bisa memberi stigma buruk terhadap suatu negara yang tidak peka terhadap pemenuhan HAM bagi komunitas LGBTIQ.”.


Dalam kesempatan diskusi publik tersebut, komunitas LGBTIQ Indonesia menyampaikan tuntutan sikap kepada negara untuk :

  1. Mengakui secara resmi bahwa orang-orang dengan SOGIE (Sexual Orientation Gender Idnetity) yang beragam sebagai warga negara Indonesia
  2. Menghentikan tindak-tindak diskriminasi dan kekerasan berdsrkan orientasi seksual, identits gender dan ekspresi (SOGIE) dalam bentuk apapun yang baik dilakukan leh oknum aparat negara (termasuk Kepolisian dan Satpol PP) maupun oleh Masyarakat Umum (termasuk Ormas berbasis agama) serta menyusut tuntas kasus-kasus pelanggaran hukum dan HAM terhadap orang-orang LGBTIQ yang sudah lama terbengkalai dn tidak jelas penyelesaiannya.
  3. Memprioritaskan proses pengkajian ulang, mecabut semua peraturan di tingkat nasional dan daerah yang secara langsung maupun tidak langsung mengkrimialisasikan dn mendiskriminasi komunitas LGBTIQ serta melakukan harmonisasi hukum agar sesuai dengan prinsip hak asasi manusia
  4. Menjamin hak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat bagi individu dan omunitas LGBTIQ dengan memastikan agar organisasi LGBTIQ dapat terdaftar serta tidk ada diskriminasi  dalam proses tersebut
  5. Menjamin tersedianya perlindungan sosial, pendidikan dan pekerjaan layak, serta layanan kesehatan komprehensif dan non doskriminatif bagi orng-orang dengan orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi gender yang beragam
  6. Mengarusutamakan perspektif SOGIE & HAM  ke seluruh Lembaga Negara Tingkat Nasional khususnya KemenhumHAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Tenaga Kerja dan transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempun dn Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenag, Komnas HAM, Komnas PP, Komnas PA, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen Negara, DPR-RI. Mahakamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, Sektor Swasta dn Media.
  7. Mengarusuatamakan persepktif SOGIE & HAM ke seluruh Lembaga Negara Tingkat Daerah khususnya kepala daerah (termasuk Gubernur, Bupati, Camat, Kepla Desa), DPRD, Departemen Hukum dan HAM, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta sektor swasta
  8. Melakukan kampanye anti diskriminasi terhadap LGBTIQ ke masyarakat umum, media, akademisi tokoh adat dan pemuka agama.


Hak-hak LGBT adalah Hak Asasi Manusia (sekjen PBB Ban Ki Moon)

 

Berita Terkait