Responsive image

Setiap pemikiran, setiap kata, dan setiap tindakan yang menambah hal positif dan sehat adalah bentuk kontribusi untuk perdamaian. Seluruh dan setiap orang dapat member kontribusinya. Mari kita bergandengan tangan untuk menciptakan perdamaian dunia dimana kita dapat tidur dalam kedamaian dan bangun dalam kebahagiaan.

Aung San Suu Kyi

Tidak pernah orang-orang mengeluh tentang universalitas hak asasi manusia, juga tidak menganggap HAM sebagai pemaksaan dari Barat atau Utara. Namun, hal itu kerap dilakukan oleh para pemimpin mereka.

Kofi Annan

Pada dasarnya kita tidak bisa memiliki kedamaian, atau kondisi yang menumbuhkan kedamaian tersebut, kecuali jika kita mengakui hak-hak asassi tiap individu, kepentingan mereka, martabat mereka, dan setuju bahwa itu adalah hal dasar yang harus diterima di seluruh dunia.

Eleanor Roosevelt

Membenarkan kekerasan, mengutip dari Kitab Suci, dan mengajarkan kebencian atas nama Tuhan.

Dream theater - in the Name of God

Silahkan gunakan kebebasan anda untuk mempromosikan kebebasan kami.

Aung San Suu Kyi

Jokowi Telantarkan Petani Polongbangkeng Takalar


Jumat, 05 Juni 2015 - 16:41:03 WIB
Diposting oleh : Administrator .:. Kat: Pernyataan Sikap .:. Hits: 1415 kali

30a_IMG_8123.jpg

Persoalan tanah adalah persoalan hidup dan penghidupan manusia karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia. Untuk ini, orang rela menumpahkan darah, mengobarkan segala yang ada demi mempertahankan hidup yang selanjutnya. (Moch Tauchid, 1952)

Hasrat Rezim Jokowi-JK mengejar investasi asing dan pertumbuhan mengulangi kesalahan usang rezim SBY. Jokowi-JK mengejar target swasembada, peningkatan produk ekspor, perluasan lahan tebu dan kelapa sawit. Beliau sangat berambisi mengejar angka pertumbuhan yang diasumsikan akan berkorelasi positif terhadap kesejahteraan rakyat. Pengalaman satu decade rezim SBY membuktikan tingginya angka pertumbuhan ekonomi, terjadi perampasan tanah atas nama perluasan lahan perkebunan. Semua itu justru berbanding lurus terhadap tingginya angka perampasan tanah rakyat, meluasnya kemiskinan pedesaan, konflik agrarian yang menelan korban dari pihak petani dan tindakan kriminalisasi terhadap petani.

Padahal, dalam naskah resmi visi misi, Jokowi berjanji untuk menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntasan kembali hak tanah masyarakat, seperti terlalu dini untuk menilai arah kebijakan ekonomi Jokowi-JK akan berhaluan liberal atau tidak. Namun, sampai sekarang tidak ada tanda-tanda keberanian pemerintah untuk mengambil jalan kemandirian dengan nuansa berdiri diatas modal dalam negeri dan tenaga rakyat sendiri. Ternyata, rezim populis dari kalangan sipil ini sepenuhnya belum percaya diri bahwa rakyatlah sumber investasi sejati.

Sebab, masalah pokok agraria di tanah air ini adalah tumpukan kotor izin/konsensi sudah begitu banyak dikuasai oleh korporasi swasta maupun korporasi Negara. Izin yang dimiliki pun selama ini tidak diusahakan dengan baik. Dengan kata lain, banyak lahan yang DITELANTARKAN ditengah kebutuhan mendesak petani akan tanah sebagai sumber penghidupan mereka. Keadaan ini terjadi khususnya pada petani Polongbangkeng Takalar yang tergabung dalam Serikat Tani Polongbangkeng (STP) Takalar melawan PTPN XIV Takalar. Selama ini PTPN XIV Takalar telah MENELANTARKAN tanah yang kurang lebih 40% dari seluruh luasan lahan Hak Guna Usaha yang dimiliki. Ditengah keterdesakan ekonomi, untuk menyangga kebutuhan pokok keluarga dan anak-anak mereka, Petani Polongbangkeng yang merupakan pemilik asal tanah HGU yang dibebaskan secara paksa dan semena-mena tanpa biaya ganti rugi, menuntut kembali hak-hak mereka atas tanah yang dirampas PTPN XIV dan kemudian melakukan pengelolaan atas lahan-lahan yang ditelantarkan PTPN XIV.

Ironisnya, PTPN XIV yang merupakan anak Badan Usaha Milik Negara bereaksi secara brutal dengan mengerahkan para karyawan dan buruh perusahaan untuk ,melawan petani Polongbangkeng. Yang paling penting adalah keberadaan pengamanan satuan Brimobda Sulselbar di lokasi konflik HGU justru memperkeruh keadaan. Beberapa kali peristiwa yang terjadi, Brimobda memposisikan diri melindungi PTPN XIV dan melakukan intimidasi teror kepada petani. Kejadian yang terbaru ini, salah satu pimpinan petani Polongbangkeng didatangi oleh belasan kelompok brimob layaknya gerombolan preman bayaran yang berteriak di depan halaman rumah petani sambil menantang ingin berkelahi. Bentuk kriminalisasi terhadap seorang nenek tua bernama Dg Puji (usia 65 tahun) yang mendapat surat panggilan perihal undangan klarifikasi dari Polres Takalar atas laporan penganiayaan. Padalah, saat kejadian nenek ini tidak sedang berada di Takalar, dan saat ini kondisi fisiknya sedang tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Puskesmas.

Untuk itu, kami yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulawesi Selatan, menyatakan dan menuntut:

  1. Jokowi BOHONG soal Reformasi Agraria dan tidak becus menyelesaikan konflik Agraria
  2. Jokowi telah menelantarkan petani Polongbangkeng Takalar
  3. Menuntut PTPN XIV agar menghentikan pengolahan paksa lahan yang selama ini dikelola oleh petani Polongbangkeng
  4. Menuntut Kapolda Sulselbar agar meninjau ulang kebijakan pengamanan konflik lahan HGU petani melawan PTPN XIV Takalar
  5. Hentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap Petani Polongbangkeng Takalar


1 Mei 2015

Front Perjuangan Rakyat

Serikat Tani Polongbangkeng (STP) Takalar, LBH Makassar, KontraS Sulawesi, AGRA Sulawesi Selatan, BEM FIS UNM, DEMA Fak. Ekonomi & Bisnis UIN, Front Mahasiswa Nasional, AMPERA, FMD, MALCOM, Barisan Paralegal LBH Makassar, Kawan HAM KontraS Sulawesi, Serikat Juru Parkir Makassar (SJPM)

 

Berita Terkait