Beritakan Kasus Narkoba, Kantor Radar Poso Dilempar

Akibat memberitakan kasus narkoba yang diduga melibatkan jaringan kuat dan diduga melibatkan oknum di Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polres Poso, kantor harian Radar Poso menjadi sasaran pelemparan batu oleh orang tidak dikenal.
default-image-post-berita-ham

SULTENGNEWS@Poso – Akibat memberitakan kasus narkoba yang diduga melibatkan jaringan kuat dan diduga melibatkan oknum di Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polres Poso, kantor harian Radar Poso menjadi sasaran pelemparan batu oleh orang tidak dikenal.

Koordinator Badan Pekerja KontraS Sulawesi Asman, SH melalui Siaran Persnya yang dikirim via email, Rabu (29/1/2014) menguraikan, jurnalis Harian Radar Poso, Sulawesi Tengah dan Para Terpidana Kasus Narkoba di LP Poso, sebagai narasumber, kini tidak bisa hidup tenang paska dipublikasikannya hasil testimoni mereka, baik di media cetak maupun elektronik. Hasil testimoni dalam bentuk tanya jawab yang diterbitkan secara berseri oleh Harian Radar Poso ini, seharusnya menjadi titik masuk bagi jajaran Satuan Narkoba Polres Poso untuk membongkar dan memproses secara hukum para Bandar termasuk diduga melibatkan jajaran oknum di Satuan Narkoba Polres Poso, baik secara pemakai, pengedar, atau membekingi pengedaran narkoba itu yang inisial mereka disebutkan satu persatu oleh Narasumber. “Namun, mereka masih berkeliaran dan tak tersentuh hukum. Akibatnya, jurnalis Harian Radar Poso dan beberapa jurnalis lainnya yang konsen untuk mengungkap peredaran narkoba di Poso makin merasa terancam bahkan terkondisikan seperti DPO,” ungkap Asman.

Masih menurut KontraS Sulawesi, berbagai tekanan psikis dan fisik dalam bentuk teror mereka alami, yang terbaru, Kantor Harian Radar Poso pada tanggal 26 Januari 2014, dilempari orang tidak dikenal. Sepanjang menyangkut pekerjaan dan hasil kerja jurnalistik, keberatan atas pemberitaan hendaknya diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Sementara menyangkut materi kasusnya, jika yang diduga terlibat adalah oknum Kepolisian.

Beberapa informasi penting yang terungkap bahwa peredaran narkoba di Poso melibatkan orang-orang berpengaruh, bahkan sampai menyentuh oknum pada level elit satuan khusus ini tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa adanya proses projustisia. “Sikap Kapolda Sulawesi Tengah yang cenderung mendiamkan persoalan ini dapat dimaknai oleh publik sebagai bentuk pembiaran. Sepanjang menyangkut pekerjaan dan hasil kerja jurnalistik, keberatan atas pemberitaan hendaknya diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers,” ungkapnya.

Kapolda Sulawes Tengah, agar serius memberikan perlindungan hukum terhadap Para Jurnalis dan Narasumber agar terbebas dari rasa takut, keselamatan diri dan keluarga mereka akibat intimidasi, ancaman, dan bahkan penyerangan secara langsung terhadap Kantor Harian Radar Poso. Kapolda harus menekankan pentingnya perlindungan kepada para Jurnalis termasuk narasumbernya sebagai bagian dari Pembela Hak Asasi Manusia yang bekerja untuk memastikan agar kewajiban Negara untuk melakukan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada setiap warga negaranya berjalan sesuai instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia yang diakui secara universal dimana Indonesia sebagai Negara yang telah melakukan ratifikasi dan karenanya menjadi Negara peserta, harus mematuhinya. “Kami meminta kepada

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberi perlindungan kepada saksi (narasumber) dan Jurnalis yang mengungkap peristiwa ini,” tegasnya.

Masih menurut KontraS Sulawesi, keberatan beberapa pihak terkait isi pemberitaan dapat menggunakan mekanisme konstitusional yaitu Undang-undang melaui Dewan Pers. Dewan Pes sepanjang menyangkut materi pemberitaan, agar menyelesaikannya melalui mekanisme Dewan Pers dan lebih pro aktif.”

KontraS Sulawesi secara konsisten akan terus melakukan pemantaun, tentang bagaimana Negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memajukan, melindungi, memenuhi, dan menegakkan nilai-nilai hak-hak asasi manusia bagi warga negaranya.

Meminta kepada masyarakat Poso untuk ikut mengawasi setiap prosesnya,” pintanya. (Dhany)

Sumber: sultengnews.net

Leave a Replay

Artikel Terbaru

Follow Us

Daftar untuk Berita Terbaru