KontraS Sulawesi Harap Penegak Hukum Tindaki Penyerangan Rumah Ibadah

“Seharusnya aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian harus menindak tegas para pelaku. Ini sangat diperlukan untuk memberi efek jera terhadap para pelaku intoleran,” ujar Wakil Koordinator Kontras Sulawesi, Nasrum
default-image-post-berita-ham

Makassar,GoSulsel.com – Terjadi penyerangan Gereja Toraja di Jalan Gunung Bawakaraeng, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar, Minggu (25/9/2016). Hingga saat ini, motif dan pelaku penyerangan tersebut belum diketahui.

Terkait hal tersebut, Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Sulawesi berharap pihak kepolisian menindak tegas insiden tersebut.

“Seharusnya aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian harus menindak tegas para pelaku. Ini sangat diperlukan untuk memberi efek jera terhadap para pelaku intoleran,” ujar Wakil Koordinator Kontras Sulawesi, Nasrum melalui rilis yang diterima GoSulsel.com, Senin (26/9/2016).

Dia mengatakan, pembangunan Gereja Toraja sudah sudah sesuai dengan aturan dan sudah memenuhi syarat pembangunan rumah ibadah.

“Terkait dengan rencana pembangunan gereja Toraja, saya kira ketika sudah ada ijin dari Pemkot Makassar berarti sudah memenuhi syarat, apalagi kalau sudah ada IMBnya, berarti sudah memenuhi SKB terkait pembangunan rumah ibadah,” katanya.

Saya khawatir, lanjut Nasrum, kalau para pelaku tidak diproses, maka setiap kali ada pendirian rumah ibadah, akan ada riak-riak atau upaya dari sekelompok orang melakukan penolakan padahal pendirian rumah ibadah dijamin dalam Undang-undang.

“Yakni pasal 4 jo. pasal 22 UU No. 39 thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 29 UUD 1945,” pungkasnya.

“Selain itu, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bersama 2 Menteri,” tambahnya.

Dia menjelaskan, hubungan ummat beragama dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbagsa dan berbegara.

“Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” terangnya.

Menurutnya, Berbagai peraturan dan perundang-undangan pihak penegak hukum sudah harus memproses pelaku penyerangan yang Gereja Toraja. Dia juga berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tidak terpengaruh dengan aksi pelaku penyerangan.

“Harapan terakhir kontras sulawesi, Pemkot Makassar tidak terpengaruh dengan aksi-aksi pelaku dan tetap melanjutkan pembangunan rumah ibadat ketika sudah sesuai dengan syarat yan terdapat dlm SKB. Karna sangat jelas diatur dan dilindungi oleh UU,” tandasnya.(*)

Editor: Baharuddin
Reporter: Muhammad Fardi
Sumber: gosulsel.com

Leave a Replay

Artikel Terbaru

Follow Us

Daftar untuk Berita Terbaru