KontraS Sulawesi : Mengutuk Tindakan Kekerasan Hingga Meninggal Dunia Terhadap Dua Mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari pada Insiden 26 September 2019

Tindakan tersebut merupakan bentuk perbuatan keji dan bentuk kejahatan kemanusiaan. Aparat dalam penanganan aksi massa dengan menggunakan senjata dan menembak ke arah mahasiswa adalah bentuk pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam berbagai UU diantaranya: UUD 1945 Pasal 28E yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
Gambar : Wartakota.tribunnews.com
Gambar : Wartakota.tribunnews.com

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan serius yang dikutuk dan dikatakan sebagai kejahatan “hostis humanis generis”, musuh umat manusia. Pemahaman dan keyakinan ini menjadi penting untuk didudukkan kembali oleh Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan melihat situasi penanganan massa aksi yang berpotensi melakukan tindakan represif yang melanggar Hak Asasi Manusia dan mencederai hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.

Pada tanggal 26 September 2019, dua mahasiswa Universitas Halu Oleo bernama menjadi korban meninggal dunia usai bentrok antara mahasiswa dengan polisi saat mengikuti aksi menolak RKUHP dan UU KPK di Gedung DPRD Sulawesi Tenggara, Kota Kendari di DPRD Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Dua korban tersebut ialah Himawan Randy (21) dan Muhammad Yusuf Kardawi (19). Korban Himawan Randy meninggal setelah sempat dilarikan ke Rumah Sakit Dr. R. Ismoyo (Korem) usai diterjang peluru bagian dadanya. Korban Muhammad Yusuf Kardawi yang mengalami luka parah di bagian kepala dan sempat menjalani operasi meninggal di Rumah Sakit Bahteramas.

Merunut pada dokumentasi foto yang memperlihatkan posisi luka korban, patut diduga bahwa korban tertembak dengan peluru tajam yang bertujuan bukan untuk melumpuhkan tapi memang target mematikan atau membunuh. Penggunaan peluru tajam harus sesuai SOP dalam menghadapi pengunjuk rasa anarkis berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Tindakan tersebut merupakan bentuk perbuatan keji dan bentuk kejahatan kemanusiaan. Aparat dalam penanganan aksi massa dengan menggunakan senjata dan menembak ke arah mahasiswa adalah bentuk pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam berbagai UU diantaranya: UUD 1945 Pasal 28E yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat”, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Termasuk pelanggaran terhadap Perkap Nomor 1 Tahun  2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Segala bentuk tindakan aparat kepolisian tersebut di atas menunjukkan bahwa aparat kepolisian daerah Sulawesi Tenggara telah melakukan tindakan abuse of power, hal ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah gagal melakukan reformasi di sektor keamanan Institusi Kepolisian dengan tetap berwatak militeristik yang seharusnya berfungsi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat.

Atas situasi tersebut, Kontras Sulawesi menyatakan sikap mengutuk dan menuntut:

  1. Komnas HAM RI untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap tindak kekerasan aparat kepolisian kepada massa aksi sehingga menyebabkan meninggal dunia pada hari Kamis, 26 September 2019 di sekitar Gedung DPRD Sulawesi Tenggara.
  2. Kompolnas untuk memerintahkan Kapolri melakukan evaluasi dan meminta pertanggungjawaban kepada Polda Sulawesi Tenggara Karna telah gagal mencegah tindak kekerasan aparat Polda Sulawesi Tenggara.
  3. Kapolri untuk mencopot Kapolda Sulawesi Tenggara.
  4. Masyarakat Sipil dan Mahasiswa mengawal proses penegakan hukum bagi pelaku.

Melalui penyataan sikap ini, Kontras Sulawesi menyatakan bahwa segala bentuk penindasan dan kekerasan sebagai tindakan tidak manusiawi dan harus segera dihentikan.

Makassar, 26 September 2019

Badan Pekerja Kontras Sulawesi

Asyari Mukrim, MA

Nasrum, SH.

Leave a Replay

Artikel Terbaru

Follow Us

Daftar untuk Berita Terbaru