Nelayan Mariso bersama Aliansi Selamatkan Pesisir Mendesak CPI Menormalisasi Wilayah Kelola Nelayan yang Tekena Dampak

Empat tahun pembangunan reklamasi berlangsung, pada bulan Mei 2019 pihak Ciputra menyatakan proyek reklamasi telah selesai. Namun, proyek yang sejak awal ditolak ini meninggalkan dan menimbulkan banyak masalah. Ciputra tidak pernah bertanggungjawab atas wilayah tangkap dan peralatan tangkap nelayan yang ditimbun, apalagi hak tempat tinggal milik 43 KK yang digusur secara paksa.
Nelayan Mariso dan Aliansi Selamatkan Pesisir melakukan demonstrasi di lokasi Reklamasi Center Point of Indonesia (CPI), mereka mendesak CPI menormaliasai wilyah tangkap nelayan Mariso yang terkena dampak reklamasi. (19/09/2019)
Nelayan Mariso dan Aliansi Selamatkan Pesisir melakukan demonstrasi di lokasi Reklamasi Center Point of Indonesia (CPI), mereka mendesak CPI menormaliasai wilyah tangkap nelayan Mariso yang terkena dampak reklamasi. (19/09/2019)

PERNYATAAN SIKAP

ALIANSI SELAMATKAN PESISIR-KOMUNITAS NELAYAN MARISO

TERHADAP DAMPAK REKLAMASI CPI

Sejak awal proyek reklamasi CPI telah mendapat penolakan keras dari nelayan pesisir Kota Makassar. Sebab, proyek privatisasi ruang pesisir ini menggusur 43 kepala keluarga(KK) yang telah sejak lama hidup di tanah tumbuh yang kini telah berubah menjadi lahan baru milik Ciputra. Bukan hanya menggusur 43 KK, berbagai peralatan tangkap nelayan seperti jaring dan rumpon pun ikut tertimbun menjadi daratan baru.

Empat (4) tahun pembangunan reklamasi berlangsung, pada bulan Mei 2019 pihak Ciputra menyatakan proyek reklamasi telah selesai. Namun, proyek yang sejak awal ditolak ini meninggalkan dan menimbulkan banyak masalah. Ciputra tidak pernah bertanggungjawab atas wilayah tangkap dan peralatan tangkap nelayan yang ditimbun, apalagi hak tempat tinggal milik 43 KK yang digusur secara paksa.

Reklamasi CPI juga mengganggu akses nelayan tradisional dari Kelurahan Tamarunang, Panambungan, dan Bontorannu, Kec. Mariso karena pendangkalan yang terjadi di jalur yang mereka lewati di sekitar lokasi CPI. Pendangkalan dan gangguan akses nelayan ini telah diprediksi sejak awal. Bahkan tertuang dalam dokumen Adendum AMDAL proyek reklamasi CPI. Sayangnya, pengerukan secara perdiodik guna menjamin akses nelayan tidak cukup untuk menghilangk an ganguan akses yang dialami dan dirasakan langsung oleh nelayan. Buktinya, sepanjang reklamasi ini dilakukan dan hingga empat (4) bulan setelah dinyatakan selesai, gangguan akses tersebut masih dialami oleh nelayan Kec. Mariso.

Salah satu titik paling dangkal dan sempit yang harus dilewati oleh nelayan dari Kec. Mariso berada di jembatan CPI. Bukannya memberikan jaminan atas akses nelayan, pihak Ciputra justru ingin membuat jembatan baru. Nelayan menganggap bahwa jembatan baru ini justru akan memperburuk keadaan. Hal lain yang diabaikan oleh Ciputra adalah membuat terusan kanal jongaya. Solusi alternatif terkait jaminan akses nelayan ini juga dituangkan dalam Adendum AMDAL, namun belum dilaksanan sampai saat ini.

Reklamasi CPI dengan seluruh permasalahan yang ditimbulkannya di atas, secara nyata melanggar hak nelayan. Situasi tersebut bahkan diperburuk dengan munculnya larangan menangkap ikan di sekitar lokasi CPI. Padahal sebelum CPI dibangun, wilayah tersebut merupakan ruang tangkap nelayan sehingga sejak reklamasi berjalan dan selesai  menyebabkan terjadinya penurunan hasil tangkap nelayan secara drastis.

Berangkat dari situasi faktual tersebut di atas, kami menuntut dengan tegas kepada pihak Ciputra Untuk:

  1. Tidak melakukan pembangunan jembatan baru
  2. Melakukan pemulihan akses nelayan Kelurahan Tamarunang, Panambungan, dan Bontorannu yang terganggu karena adanya pendangkalan di sekitar lokasi reklamasi CPI.
  3. Menghentikan larangan menangkan ikan di sekitar lokasi reklamasi CPI.
  4. Menuntut pemulihan hak atas alat dan ruang tangkap nelayan yang ikut tertimbun menjadi lahan reklamasi CPI.

 

Narahubung: ASP (Muhaimin Arsenio 082 393 272 394 )

Leave a Replay

Artikel Terbaru

Follow Us

Daftar untuk Berita Terbaru