Tindakan Represif Negara dan Darurat Demokrasi Indonesia

Watak anti rakyat kembali ditujukkan oleh institusi DPR RI dengan tetap melangsungkan Rapat Paripurna pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas 2020 pada hari Kamis 16 Juli 2020, sidang ini menjadi ajang penting untuk mendiskusikan dan memuluskan RUU didalamnya RUU Citpa Kerja, yang selama ini menjadi salah satu RUU yang diperdebatkan baik secara proses penyusunan dan pembahasannya dan juga secara substansi dari berbagai elemnen masyarakat.

Di tengah situasi pandemic COVID 19 yang semakin mengancam rakyat dan lemahnya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia ini, pemerintahan dan DPR sudah semestinya memberikan perhatian terhadap situasi krisis kemanusiaan yang sedang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Akan tetapi, kondisi yang berbeda terjadi, Rapat Paripurna tersebut kemudian diputuskan bahwa DRP dan Pemerintah sekapat untuk melajutkan pembahasan RUU Cipta Kerja dan menghapus RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi bukti bahwa negara hanya sedang berpihak pada kepentingan modal dan tidak kepada upaya perlindungan terhadap kedaulatan rakyatnya. 

Berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa mendesak pembatalan pembahasan RUU Cipta Kerja dan RUU lainnya yang tidak berpihak dan melindungi hak asasi manusia rakyat Indonesia. Merespon hal tersebut, gerakan di berbagai kota serentak turun menyampaikan aspirasnya dalam berbagai aliansi gabungan organisasi dan gerakan rakyat. Di Kota Makassar sendiri, berbagai aliansi gabungan telah memadati sepanjang Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada hari kamis 16 Juli 2020.

Aksi yang berjalan damai sejak pagi hari kemudian berubah menjadi aksi represif oleh aparat dengan melakukan pembubaran paksa dan menembakkan gas air mata ke kerumunan massa. Upaya tersebut berlangsung sekitar pukul 14.20 WITA ke kerumunan massa, terutama ke arah salah satu Aliansi yaitu Aliansi Pelajar Mahasiswa Makassar (MAKAR), yang berada di aras Fly Over Jalan Urip Sumoharjo. Situasi ketegangan terus berlangsung hingga upaya pemburuan, pemukulan, dan penangkapan sewenang-wenang terhadap massa aksi yang berlarian dari serangan gas air mata yang terus ditembakkan hingga terdampak pada kawasan pemukiman warga di sekitar Universitas Bosowa dan Universitas Muslim Indonesia. 

Pada upaya represif tersebut, 37 massa aksi ditangkap dan digelandang ke Kantor Polrestabes Makassar. Tindakan represifitas aparat ini adalah sikap yang terus menerus dilakukan oleh kepolisian RI yang telah menujukkan sikap tidak mengayomi dan menciderai profesionalitas kinerja Institusi Kepolisian, serta kegagalan reformasi sector keamanan pasca Reformasi. Tindakan tersebut diatas diduga kuat telah melanggar prinsip – prinsip HAM dan konstitusi yang sebagaimana yang diatur dalam UUD Pasal 28 ayat 3 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat”, UU UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, dan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Selain itu, Kepolisian RI juga telah mengabaikan terhadap kewajiban dan tanggungjawab dalam memastikan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam upaya menyampaian aspirasi, mengahargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah dan menyelenggarakan pengamanan. Serta bentuk tindakan yang dilakukan terhadap Peserta aksi kesemuanya telah melanggar pasal 13, 14 dan 24 yang telah diatur dalan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) No. 09 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Perkap No 08 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Maka berdasarkan pantauan dan informasi, serta bukti-bukti yang diperoleh, Kontras Sulawesi menyatakan; mengecam dan mendesak :

  1. Mengecam segala bentuk tindakan represif, penangkapan secara sewenang-wenang dan segala tindakan kekerasan terhadap segala bentuk upaya penyampaian aspirasi rakyat Indonesia, termasuk terhadap massa aksi yang dilakukan oleh Polrestabe Makassar. 
  2. Mendesak Polrestabes Makassar untuk membebaskan seluruh peserta aksi yang ditangkap secara sewenag-wenang dan masih ditahan dan memastikan proses pendampingan hukum untuk tidak dihalang-halangi.
  3. Mendesak Institusi Kepolisian RI untuk menjungjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia rakyat Indonesia dalam setipa upaya penyampaian aspirasinya yang dilindungi oleh UUD Republik Indonesia tahun 1945. 
  4. Menolak dan mendesak dihentikannya pembahasan RUU Cipta Kerja dan RUU yang tidak berpihak terhadap Rakyat serta memastikan pengesahan segara RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atas nama keadilan dan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia. 

Makassar, 16 Juli 2020

Kontras Sulawesi

Asyari Mukrim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *