Siaran Pers

default image post KontraS Sulawesi

Kecaman Keras atas Tindakan Sewenang-wenang Pelaksanaan Eksekusi Tanah Jalan Pandang Raya Makassar

Kami mengidentifikasikan sejumlah pihak yang bertanggungjawab, antara lain: Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang mana melanggar prinsip “tidak menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integrasi institusi” dalam KMA No. 026/SK/II/2012 huruf E angka 2 (e) dengan menerbitkan surat Bantuan Pengamanan Eksekusi dengan sangat tergesa-gesa (9 September 2014) dimana surat tersebut didasarkan pada surat Kapolrestabes Makassar (9 September 2014) dan bersamaan hari/tanggal dilayangkannya surat tersebut kepada warga Jalan Pandang Raya.

Selengkapnya
default image post KontraS Sulawesi

Pembentukan Posko Pengaduan Kekerasan Pilpres 2014

Proses pesta demokrasi melalui pemilihan langsung yang saat ini sedang dalam masa tenang, tidak bisa dipungkiri sangat rentan akan terjadinya upaya-upaya mobilisasi massa dan pendekatan yang sangat tidak fair melalui money politic, pembusukan oleh partai politik terhadap kedua capres dan cawapres yang dapat menimbulkan terjadinya konflik yang berujung kekerasan di tingkat masyarakat karena dukungan fanatik masyarakat ke masing-masing capres dan cawapres.

Selengkapnya
default image post KontraS Sulawesi

Dukungan untuk Pembukaan Segel Masjid Nur Khilafat Ciamis

Pada tanggal 26 Juni 2014, Kami telah menerima informasi terkait penyegelan Mesjid Nur Khilafat, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Penyegelan tersebut dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis  yang disaksikan oleh beberapa anggota kepolisian setempat. Akibat dari penyegelan ini, Umat Muslim Ahmadiyah di Kabupaten Ciamis tidak dapat menjalankan ibadah dan aktivitas keagamaan.

Selengkapnya
default image post KontraS Sulawesi

Mengecam Keras Tindakan Oknum Anggota Reskrim Polsek Tamalate Makassar atas Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur

Selain itu, tindakan tersebut telah melanggar Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990. Dalam pasal 19, disebutkan bahwa : “Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks…“.

Selengkapnya
Penegakan Hukum dan HAM di Buol Berjalan di Tempat - KontraS Sulawesi

Penegakan Hukum dan HAM di Buol Berjalan di Tempat

Keluarga mereka yang ditangkap dan ditahan tersebut, menjelaskan bahwa mereka yang ditangkap maupun ditahan, tidak disertai dengan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penangkapan. Hal ini menunjukkan telah terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Kapolres Buol.

Selengkapnya