Surat Penolakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Atas Nama I Nyoman Susrama

Kontras Sulawesi bersama Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan Peduli Jurnalis dan Kebebasan Pers menolak pemberian remisi kepada narapidana atas nama I Nyoman Susrama. Koalisi menganggap bahwa kebijakan Remisi yang diberikan kepada Susrama, jelas menjadi preseden buruknya perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalisme dan tentu menjadi ancaman terhadap kehidupan demokrasi itu sendiri.
default image post KontraS Sulawesi

Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan

Peduli Jurnalis dan Kebebasan Pers

Perihal : Menolak Pemberian Remisi Kepada Narapidana Atas Nama I Nyoman Susrama

Kepada Yth.

Bapak Presiden RI Joko Widodo

Di Jakarta

Salam Demokrasi !

Ketidakadilan kembali ditampakkan oleh negara ketika Susrama menerima remisi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberian Remisi Berupa Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara berkaitan dengan Pembunuh Jurnalis AA Gde Bagus Narendra Prabangsa. Atas kebijakan tersebut pemerintah jelas sama sekali tidak memperdulikan rasa keadilan bagi keluarga almarhum korban, keluarga, bagi dunia pers dan tentunya bagi kehidupan demokrasi kita.

Patutlah disematkan bahwa kematian Prabangsa adalah proses upaya pembungkaman demokrasi itu sendiri. Prabangsa sebagai seorang jurnalis dibunuh pada 11 Februari 2009. Jasadnya dibuang di laut dan baru ditemukan pada 16 Februari 2009 di Peraran Padang Bai, Karangasem. Prabangsa dibunuh setelah menulis berita tentang dugaan korupsi yang dilakukan Susrama di proyek Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli. Susrama adalah adik kandung Bupati Bangli saat itu, I Nengah Arnawa. Susrama juga seorang politisi PDI Perjuangan.

Pemerintah menggunakan dalih Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi untuk memberikan remisi kepada Susrama, terpidana penjara seumur hidup. Remisi yang diberikan menjadikan hukuman penjara semumur hidup yang dijautuhkan kepada Susrama berubah menjadi 20 tahun penjara.

Pendekatan hukum an sich oleh pemerintah tersebut sama sekali tidak mencerminkan bahwa kita bangsa yang sangat menjunjung tinggi Hukum yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 dalam UUD 1945 yang didalamya terkandung nilai-nilai keadilan sosial sebagai panduan hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai keadilan sosial yang dimaksud merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh negara dalam setiap pengambilan keuputusan. Tanpa adanya nilai-nilai keadilan maka hukum hanya sebagai bualan kekuasaan belaka sebagaimana kata Guru Besar Universitas Padjajaran Bandung, B. Arief Sidharta bahwa “Hukum itu harus berhati nurani,”

Ketiadaan “Hati Nurani” dari kebijakan terkonfiramsi dari fakta ketika Dirjen Pemasyarakat Kemenkum HAM, Sri Puguh Budi Utami mengakui tidak melakukan profiling satu persatu narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi. Padahal sudah sepatutnya pemerintah dengan segala fasilitas yang diberikan oleh negera melakukan profiling terhadap calon penerima remisi dan bukan malah memberikan alasan yang remeh apalagi tidak subtansi kepada publik. Kami menafsir jelas bahwa kebijakan tersebut sama sekali melukai nurani keadilan masyarakat. Apalagi sampai detik ini, Susrama tidak pernah mengaku bersalah, terlebih sebagai otak pembunuh Prabanga. Bukankah pengakuan bersalah ini yang merupakan bagian dari kelakukan baik sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 Kepres 174 tahun 1999 yang menjadi salah satu syarat pemberian remisi. Bahkan yang terpenting dari sekadar pengakuan adalah bahwa kejahatan yang dilakukan Susrama adalah kejahatan terhadap kebebasan pers dan melanggar hak masyarakat untuk memperoleh keterbukaan informasi di media.

Sejarah mencatat Sejak 1996 hinga sekarang, terdapat 10 pekerja jurnalis yang dibunuh dan satu-satunya kasus yang mampu diselsaikan oleh Negara ialah kasus pembunuhan Prabangsa. Terhadap kasus kekerasan dan ketidakadilan bagi pers lainya entah dimana rimbanya.

Di tengah ketidakjelasan penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis, tentunya kami menilai bahwa Remisi ini sebagai bentuk ketidakpedulian rezim terhadap dunia Pers Indonesia. Kami juga menilai praktik impunitas melalui remisi adalah preseden bahwa pelaku kekerasan terhadap jurnalis dan kebebasan pers, mudah mendapat fasilitas pengampunan dari Negara dan itu jelas adalah ancaman yang nyata bagi demokrasi.

Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan Peduli Jurnalis dan Kebebasan Pers menyatakan bahwa kebijakan Remisi yang diberikan kepada Susrama, jelas menjadi preseden buruknya perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalisme dan tentu menjadi ancaman terhadap kehidupan demokrasi itu sendiri. Untuk itu, kami yang tergabung menyatakan sikap dan mendesak agar Bapak Presiden RI Joko Widodo untuk segera:

  1. MENCABUT REMISI BAGI IR. I NYOMAN SUSRAMA, MM, OTAK SEKALIGUS PEMBUNUH JURNALIS PRABANGSA.
  2. TUNTASKAN KASUS KEKERASAN TERHADAP JURNALIS.
  3. HENTIKAN PRAKTIK POLITIIK IMPUNITAS.

Demikianlah surat Keberatan ini kami sampaikan, atas perhatian kami ucapakan banyak terima kasih.

Makassar, 4 Februari 2019

Fajriani Langgeng, SH

LBH Pers Makassar

Abdul Kadir Wokanubun, SH

ACC Sulawesi

Asyari Mukrim,

Kontras Sulawesi

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Jurnalis_Kontras Sulawesi

Leave a Replay

Artikel Terbaru

Follow Us

Daftar untuk Berita Terbaru