Konflik Agraria

Solidaritas Perjuangan Tanah untuk Rakyat : Usir PT. Lonsum, Kembalikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Bulukumba

Perampasan tanah/lahan yang dilakukan PT. Lonsum terhadap tanah/lahan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang berdampak pada pelangaran Hak Asasi Manusia (HAM), hilanggnya hak atas penghidupan yang layak, hilangnya hak atas pekerjaan, hilanggnya hak atas pengembangan diri, hilangnya hak atas lingkungan hidup yang sehat dan hilangnya sumber penghidupan bagi kemakmuran rakyat.

Siaran Pers Bersama : Hentikan Kekerasan, Perampasan Lahan & Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, Bulukumba

Serangkaian masalah HGU PT. Lonsum telah berdampak pada pelanggaran HAM, yaitu berupa pengabaian dan tiadanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak milik dan hak ulayat MHA Ammatoa Kajang, hak atas kehidupan yang layak termasuk pangan dan papan, hak atas pekerjaan termasuk mencari nafkah, hak untuk mengembangkan diri dan keluarga, dan hak atas lingkungan hidup yang sehat termasuk akses terhadap air bersih, sebagaimana diatur alam Pasal 28 UUD 1945 Jo. UU No. 39/1999 tentang HAM Jo. UU No. 11/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Londsum Langgar Kesepakatan.01 - Kabar Sulawesi Selatan - KontraS Sulawesi

PT. Lonsum Kembali Langgar Kesepakatan Rapat Koordinasi yang Diinisiasi Polres Bulukumba

  • by

“Ini adalah bentuk-bentuk pengabaian kesekian kalinya yang dilakukan pihak PT. Lonsum terhadap keputusan dalam upaya penyelesaian sengketa agraria baik yang di inisiasi oleh Kapolres Bulukumba maupun Bupati Bulukumba yang sebelumnya juga telah mengeluarkan pernyataan larangan kepada pihak PT. Lonsum untuk tidak menanam karet di lokasi tanaman jagung masyarakat sampai selesai masa panen”, ungkap Askar, Pimpinan AGRA Sulsel.

Darurat Agraria Sulawesi Selatan

Perampasan ruang hidup petani oleh PTPN XIV telah mencoreng rencana pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria sebagaimana yang tertuang dalam NAWACITA pemerintahan Jokowi-JK Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memasukkan reforma agraria sebagai agenda prioritas.