Sulawesi Selatan

Nelayan Mariso bersama Aliansi Selamatkan Pesisir Mendesak CPI Menormalisasi Wilayah Kelola Nelayan yang Tekena Dampak

Empat tahun pembangunan reklamasi berlangsung, pada bulan Mei 2019 pihak Ciputra menyatakan proyek reklamasi telah selesai. Namun, proyek yang sejak awal ditolak ini meninggalkan dan menimbulkan banyak masalah. Ciputra tidak pernah bertanggungjawab atas wilayah tangkap dan peralatan tangkap nelayan yang ditimbun, apalagi hak tempat tinggal milik 43 KK yang digusur secara paksa.

Solidaritas Perjuangan Tanah untuk Rakyat : Usir PT. Lonsum, Kembalikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Bulukumba

Perampasan tanah/lahan yang dilakukan PT. Lonsum terhadap tanah/lahan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang berdampak pada pelangaran Hak Asasi Manusia (HAM), hilanggnya hak atas penghidupan yang layak, hilangnya hak atas pekerjaan, hilanggnya hak atas pengembangan diri, hilangnya hak atas lingkungan hidup yang sehat dan hilangnya sumber penghidupan bagi kemakmuran rakyat.

Siaran Pers Bersama : Hentikan Kekerasan, Perampasan Lahan & Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, Bulukumba

Serangkaian masalah HGU PT. Lonsum telah berdampak pada pelanggaran HAM, yaitu berupa pengabaian dan tiadanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak milik dan hak ulayat MHA Ammatoa Kajang, hak atas kehidupan yang layak termasuk pangan dan papan, hak atas pekerjaan termasuk mencari nafkah, hak untuk mengembangkan diri dan keluarga, dan hak atas lingkungan hidup yang sehat termasuk akses terhadap air bersih, sebagaimana diatur alam Pasal 28 UUD 1945 Jo. UU No. 39/1999 tentang HAM Jo. UU No. 11/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.